UU KUP 2026

Pendahuluan

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah "UUD"-nya perpajakan Indonesia. Ini adalah foundation yang menjadi dasar semua peraturan perpajakan lainnya. Setiap perubahan UU KUP akan berdampak signifikan terhadap seluruh sistem perpajakan Indonesia.

Tahun 2026, dengan implementasi penuh Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan berbagai amendemen teknis, pemahaman terhadap UU KUP yang baru sangat penting bagi Wajib Pajak untuk:

Memahami hak dan kewajiban terbaru
Mengadaptasi sistem internal
Menghindari sanksi administratif
Mengoptimalkan fasilitas pajak yang tersedia

Artikel ini akan membahas secara lengkap perubahan UU KUP 2026, meliputi pasal-pasal yang berubah, dampaknya bagi Wajib Pajak, serta strategi adaptasi.

Dasar Hukum Perubahan UU KUP

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Ketentuan
1	UU No. 6 Tahun 1983 (UU KUP asli)	Dasar perpajakan Indonesia
2	UU No. 16 Tahun 2009	Perubahan terakhir sebelum HPP
3	UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)	Perubahan terkini yang signifikan
4	PMK Terkait	Implementasi teknis UU HPP
5	Per DJP	Tata cara implementasi

1. Sejarah Singkat UU KUP

Evolusi UU KUP

Tahun	UU	Perubahan Signifikan
1983	UU No. 6 Tahun 1983	UU KUP pertama
1994	UU No. 10 Tahun 1994	Perubahan pertama
2000	UU No. 16 Tahun 2000	Reformasi besar
2009	UU No. 16 Tahun 2009	Perubahan kedua
2021	UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)	Perubahan signifikan terkini

2. Perubahan Mendasar dalam UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021)

Perubahan 1: Kenaikan Tarif PPh

Tarif PPh Pasal 17 (Untuk OP)

Lapisan Penghasilan	Tarif Lama (2009)	Tarif Baru (HPP)
s.d. Rp 50 juta	5%	5% (tetap)
> Rp 50 juta - s.d. Rp 250 juta	15%	15% (tetap)
> Rp 250 juta - s.d. Rp 500 juta	25%	25% (tetap)
> Rp 500 juta - s.d. Rp 5 miliar	30%	30% (tetap)
> Rp 5 miliar	30%	35% (naik 5%)

Dampak: WP OP dengan penghasilan > Rp 5 miliar per tahun kena tarif tambahan 5%.

Tarif PPh Badan

Tahun	Tarif
2022	22%
2023 dan seterusnya	20% (turun 2%)

Dampak: PPh badan turun dari 25% (2009) menjadi 20% (2023+).

Perubahan 2: PPN Disesuaikan

UU HPP Pasal 7:

Tarif PPN disesuaikan menjadi paling rendah 11% dan paling tinggi 12%.

Periode	Tarif PPN
April 2022 - 2024	11%
2025	Transisi ke 12%
2026 dan seterusnya	12%

Dampak: Kenaikan tarif PPN berdampak pada harga jual dan daya beli.

Perubahan 3: PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PP No. 55 Tahun 2022:

Jenis PTKP	Nilai
Wajib Pajak Pribadi	Rp 54.000.000
+ Status Menikah (TK/0)	+ Rp 4.500.000
+ Istri (digabung)	+ Rp 54.000.000
+ Anak (maks 3)	@ Rp 4.500.000

Dampak: PTKP tidak naik signifikan sejak 2009, sehingga efektif tarif pajak riil naik.

3. Pasal-Pasal UU KUP yang Perlu Diperhatikan

Pasal 1: Definisi Penting

Istilah	Definisi Baru/Revisi
Wajib Pajak	Orang pribadi atau badan, termasuk pemotong/pemungut pajak
Penghasilan	Manfaat ekonomis yang diterima/diperoleh WP
Pajak	Kontribusi wajib negara
Surat Pemberitahuan	Formulir yang digunakan WP untuk melaporkan

Pasal 4: Objek Pajak

Revisi Penting:

Objek	Perlakuan
Penghasilan dari usaha	Objek PPh
Penghasilan dari pekerjaan	Objek PPh
Penghasilan dari modal	Objek PPh
Penghasilan warisan	Bukan objek PPh (tetapi BPHTB warisan)

Pasal 7: Kewajiban Pembukuan

Syarat Pembukuan (UU HPP):

Batasan	Kewajiban
Omzet ≤ Rp 4,8 M	Pilih: PPh final 0,5% atau PPh badan biasa
Omzet > Rp 4,8 M	Wajib pembukuan lengkap

Pasal 12: Sanksi Administratif

Revisi Sanksi (UU HPP):

Pelanggaran	Sanksi Lama	Sanksi Baru (HPP)
Terlambat lapor SPT Masa	Rp 100.000	Rp 100.000 (tetap)
Terlambat lapor SPT Tahunan	Rp 100.000	Rp 100.000 (tetap)
Terlambat bayar	2% per bulan	2% per bulan (tetap)
Tidak lapor	Rp 100.000 + pajak	Rp 100.000 + pajak (tetap)

Catatan: UU HPP tidak mengubah sanksi dasar, tetapi lebih menekankan kepatuhan voluntary.

Pasal 13: Bunga dan Denda

Perhitungan Bunga:

Bunga = 2% × Jumlah Pajak × Jumlah Bulan Keterlambatan

Maksimum: 24 bulan (48%)

4. Pasal-Pasal Baru dalam UU HPP

Pasal 4A: PPh untuk UMKM

Isi Pasal 4A (UU HPP):

UMKM dengan omzet ≤ Rp 4,8 M dapat memilih PPh final 0,5% dari omzet bruto.

Pasal 31E: PPh Final untuk UMKM

Implementasi:

Kriteria	Fasilitas
Omzet ≤ Rp 4,8 M	PPh final 0,5%
Pilihan	Perlu pernyataan tertulis
Status	Final (tidak dapat dikreditkan)

Pasal 34A: Pemeriksaan Berkala

Isi Pasal 34A (UU HPP):

DJP dapat melakukan pemeriksaan ulang atas SPT yang sudah dilaporkan dalam jangka waktu tertentu.

5. Dampak Perubahan UU KUP bagi Wajib Pajak

Dampak 1: Kenaikan Tarif untuk Penghasilan Tinggi

Dampak	Penjelasan
PPh OP > Rp 5 M	Tarif naik 5% (dari 30% ke 35%)
PPh Badan	Turun ke 20% (2023+)
Tarif efektif	Bervariasi tergantung profil WP

Dampak 2: Kenaikan PPN ke 12%

Dampak	Penjelasan
Harga jual naik	Kenaikan 1% poin (dari 11% ke 12%)
Daya beli turun	Konsumen bayar lebih mahal
Cash flow perusahaan	PPN keluaran lebih besar

Dampak 3: PTKP Tidak Naik

Dampak	Penjelasan
Tarif pajak riil naik	Karena inflasi dan PTKP tetap
Beban WP naik	Secara riil
Perlu tax planning	Untuk efisiensi pajak

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (Pasal 4 UU KUP)

Hak Wajib Pajak

Hak	Penjelasan
1. Menginformasikan	Mendapat penjelasan peraturan pajak
2. Mengajukan keberatan	Jika tidak setuju SK
3. Membanding	Upaya hukum lanjutan
4. Meminta konsultasi	Dengan petugas pajak
5. Mengajukan permohonan	Untuk berbagai fasilitas

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban	Penjelasan
1. Mendaftar	Wajib punya NPWP
2. Menyelenggarakan pembukuan	Jika omzet > Rp 4,8 M
3. Pelaporan SPT	Tepat waktu
4. Pembayaran pajak	Tepat waktu
5. Pemotongan/pemungutan	Jika menjadi pemotong/pemungut

7. Perubahan Sanksi Administratif

Sanksi untuk Keterlambatan

UU KUP Pasal 39:

Pelanggaran	Sanksi
Terlambat lapor SPT Masa	Rp 100.000
Terlambat lapor SPT Tahunan	Rp 100.000
Terlambat bayar	2% per bulan
Tidak lapor	Rp 100.000 + pajak

Sanksi untuk Tidak Menyelenggarakan Pembukuan

UU KUP Pasal 39 ayat (1):

Pelanggaran	Sanksi
Tidak menyelenggarakan pembukuan	Dikenakan PPh secara air kurang (hitung dari omzet)
Pembukuan tidak sesuai standar	Dikenakan PPh secara wajar

8. Pasal Lain yang Penting

Pasal 15: Surat Ketetapan Pajak

Jenis SK	Penjelasan
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPDLB	Surat Ketetapan Pajak Nihil

Pasal 25: Kredit Pajak Masa

Isi Pasal 25:

Pajak yang terutang harus dilunasi dengan cara diangsur bulanan sebesar pajak terutang menurut SPT Tahunan tahun lalu dibagi 12.

Pasal 28: SPT Masa

Kewajiban:

PPh 21 (Pemotong)
PPh 22 (Pemotong)
PPh 23 (Pemotong)
PPN (PKP)
PPh Final (WP dengan objek final)

9. Adaptasi terhadap Perubahan UU KUP

Strategi 1: Review Profil Pajak

Langkah:

Hitung ulang tarif efektif
Identifikasi dampak kenaikan tarif
Hitung break-even untuk opsi pajak

Strategi 2: Update Sistem Internal

Yang Perlu Diupdate:

Tarif PPh di sistem payroll
Tarif PPN (11% → 12%)
PTKP terbaru
Struktur gaji (untuk efisiensi)

Strategi 3: Tax Planning

Fokus Area:

Efisiensi PPh OP (untuk penghasilan tinggi)
Efisiensi PPh Badan (tarif turun ke 20%)
Optimasi PPN dengan kenaikan tarif
Manfaatkan PTKP dan biaya jabatan

Strategi 4: Kepatuhan Rutin

Checklist:

Lapor semua SPT tepat waktu
Bayar pajak tepat waktu
Rekon pajak sebelum lapor
Arsip semua bukti potong

10. Perbandingan UU KUP Lama vs Baru

Tarif PPh

Aspek	UU KUP 2009	UU HPP 2021
PPh OP maksimal	30%	35%
PPh Badan	25%	20% (2023+)
PTKP	Rp 54.000.000 (tetap)	Rp 54.000.000 (tetap)

PPN

Aspek	UU KUP 2009	UU HPP 2021
Tarif PPN	10%	12% (2026+)
Penyesuaian tarif	Tidak ada	Boleh 11-12%

PPh Final UMKM

Aspek	UU KUP 2009	UU HPP 2021
PPh final UMKM	Tidak ada	0,5% (omzet ≤ Rp 4,8 M)

11. FAQ Perubahan UU KUP

Q: Kapan tepatnya tarif PPh 35% berlaku?

A: Tahun 2022 dan seterusnya untuk penghasilan > Rp 5 miliar per tahun.

Q: Apakah PTKP akan naik?

A: Belum ada rencana kenaikan PTKP dalam UU HPP. Tetap Rp 54.000.000.

Q: Apakah tarif PPh badan sudah 20%?

A: Ya, mulai 2023 tarif PPh badan adalah 20% (turun dari 22% di 2022).

Q: Apakah UU KUP 2026 mengubah sanksi administratif?

A: UU HPP tidak mengubah sanksi dasar, tetapi lebih menekankan kepatuhan voluntary dan penguatan sistem Coretax.

Q: Bagaimana jika sudah lapor SPT sebelum perubahan UU KUP?

A: SPT yang sudah dilaporkan tetap valid. Perubahan berlaku untuk masa/tahun pajak setelah tanggal efektif peraturan.

Kesimpulan

Perubahan UU KUP melalui UU HPP 2021 membawa dampak signifikan terhadap sistem perpajakan Indonesia. Dengan kenaikan tarif PPh OP untuk penghasilan tinggi, penurunan tarif PPh Badan, kenaikan PPN ke 12%, dan fasilitas PPh final 0,5% untuk UMKM, Wajib Pajak perlu mengadaptasi sistem dan strategi pajak mereka.

Kunci takeaways:

PPh OP > Rp 5 M kena tarif 35%
PPh Badan turun ke 20% (2023+)
PPN naik ke 12% mulai 2026
UMKM dapat memilih PPh final 0,5%
Kepatuhan dan tax planning sangat penting

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk implementasi yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin update terkait perubahan regulasi perpajakan? Pantau terus blog AlatPajak untuk informasi terbaru tahun 2026.