NPWP 16 Digit dan Era Kematian NPWP Cabang

Masyarakat umum mungkin lebih familiar dengan istilah Pemadanan NIK menjadi NPWP dalam rangka reformasi Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi format 16 Digit. Akan tetapi, di sektor korporasi dan perusahaan berkapitalisasi menengah-besar, ada komponen identitas baru yang merombak administrasi pajak cabang perusahaan, yang disebut Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Peraturan perundang-undangan PMK-136/PMK.03/2023 dengan tegas menghapus terminologi dan penerbitan NPWP Cabang (yang awalnya berbentuk format 15 digit dengan 3 angka terakhir non-nol, contoh XXXXXXX.X-XXX.001).

Apakah Definisi NITKU Sebenarnya?

NITKU adalah nomor identitas yang terdiri dari 22 digit angka unik yang diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang memiliki lokasi usaha tambahan (cabang, gudang, kantor pemasaran) yang berbeda dengan lokasi pabrik pusat atau kantor terdaftarnya. Nomor ini bertindak murni sebagai "pin penanda lokasi" di satelit pengawasan DJP.

Apabila sebuah perseroan memiliki 50 gerai minimarket di 50 provinsi yang berbeda, perseroan tersebut tetap hanya mempunyai satu NPWP 16 Digit (Pusat) untuk seluruh kegiatan administratif lapor pajaknya. Namun, mereka akan menyimpan direktori 50 NITKU untuk mewakili profil aktivitas ritel dan domisili cabang-cabangnya.

Beda NITKU dan NPWP Cabang Tradisional

Pergeseran dari NPWP Cabang menjadi NITKU bukan sekadar pergantian penamaan. Proses ini membalikkan paradigma desentralisasi pajak menjadi tersentralisasi yang difasilitasi oleh server Coretax.

Pelaporan Sentralisasi Otomatis: Di rezim lama, terkadang cabang harus menerbitkan dan melaporkan SPT Masa PPN-nya sendiri-sendiri, bahkan membuat e-Bupot untuk PPh yang dipotong cabang secara terpisah ke sistem server KPP cabang tersebut. Dengan NITKU, Pusat menanggung kendali pelaporan (Sentralisasi PPN/PPh). Wajib pajak cukup masuk ke 1 akun DJP / Coretax dan mengklaim seluruh potongannya.
Pembuatan Faktur Pajak yang Berpola: Ketika bertransaksi dan menerbitkan e-Faktur dari pusat untuk penjualan di Manado, NPWP PKP Penjual yang dicetak adalah NPWP 16 Digit Pusat, namun e-Faktur akan merujuk "Alamat/Kode Lokasi" sesuai dengan NITKU wilayah Manado. Semua faktur yang dicetak tersebut akan serentak masuk ke kompilasi data SPT Induk.

Persiapan Sistem ERP (Enterprise Resource Planning) Perusahaan

Sistem ini sudah mulai diterapkan bertahap dan menjadi kunci navigasi dalam interaksi b2b di tahun pajak mendatang. Direktur Keuangan, Manajer Pajak, dan IT Development sebuah Perusahaan harus duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi database pelanggan dan vendor.

Seluruh sistem billing/invoice creation yang berformat otomatis, seperti SAP, Oracle, maupun aplikasi akuntansi seperti Accurate dan Jurnal, wajib menambah parameter penginputan nomor NITKU sepanjang 22 digit di *master data* vendor. Kekeliruan dalam memperbarui format inputan sistem API (Application Programming Interface) di era Coretax dapat menyebabkan gagalnya pencetakan faktur dan masalah pelunasan piutang antara pemasok dan pembeli.