Pendahuluan

Cryptocurrency dan aset digital telah menjadi bagian dari portofolio investasi banyak orang Indonesia. Namun, pertanyaan besar bagi investor crypto adalah: Apakah kena pajak? Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara melaporkannya?

Tahun 2026, dengan implementasi peraturan pajak crypto yang semakin jelas dan integrasi sistem pelaporan Coretax, investor crypto perlu memahami kewajiban perpajakan mereka untuk menghindari masalah di masa depan.

Artikel ini akan membahas secara lengkap pajak crypto dan aset digital di Indonesia, meliputi dasar hukum, jenis pajak yang berlaku, cara perhitungan, pelaporan, hingga strategi perencanaan pajak yang legal.

Dasar Hukum Pajak Crypto

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Ketentuan
1	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4	Objek PPh atas capital gain
2	UU No. 7 Tahun 2021	Peningkatan tarif PPh
3	Kep-85/PJ/2021	Perlakuan pajak atas aset kripto
4	PMK No. 68/PMK.03/2022	Pelaksanaan pemotongan PPh crypto
5	Per-74/PJ/2022	Pemungutan PPh oleh exchange lokal

1. Status Legal Crypto di Indonesia

Pengertian Crypto

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

Aset kripto bukan alat pembayaran yang sah, tetapi sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

Kategori Aset Digital

Jenis	Status	Perlakuan Pajak
Bitcoin (BTC)	Komoditas legal	Objek PPh
Ethereum (ETH)	Komoditas legal	Objek PPh
Altcoins	Tergantung	Objek PPh
NFT	Aset digital	Objek PPh
Stablecoins	Komoditas legal	Objek PPh

2. Jenis Pajak atas Crypto

PPh Pasal 4 ayat 2 (Capital Gain)

Kep-85/PJ/2021:

Capital gain dari perdagangan aset kripto dikenakan PPh Final.

Tarif PPh Crypto

Jenis Transaksi	Tarif	Pemotong
Trading di exchange lokal	0,1% dari nilai transaksi	Exchange lokal
Trading di exchange asing	Tidak ada pemotongan (wajib lapor sendiri)	-
Mining	PPh Pasal 17 (progresif)	Wajib Pajak
Staking	PPh Pasal 17 (progresif)	Wajib Pajak

PPN atas Transaksi Crypto

UU No. 7 Tahun 2021:

PPN atas transaksi perdagangan aset kripto ditarif 12% (2026).

3. Perhitungan Pajak Crypto

Skenario 1: Trading di Exchange Lokal

Contoh Transaksi:

Beli Bitcoin:
- Harga beli: Rp 500.000.000
- PPh yang dipotong: Rp 500.000.000 × 0,1% = Rp 500.000

Jual Bitcoin:
- Harga jual: Rp 600.000.000
- Capital gain: Rp 100.000.000
- PPh yang dipotong: Rp 600.000.000 × 0,1% = Rp 600.000

Total PPh yang telah dipotong: Rp 500.000 + Rp 600.000
                            = Rp 1.100.000

Skenario 2: Trading di Exchange Asing

Contoh Transaksi:

Beli Bitcoin di Binance:
- Harga beli: $30,000 (Rp 450.000.000)
- Tidak ada PPh dipotong

Jual Bitcoin di Binance:
- Harga jual: $35,000 (Rp 525.000.000)
- Capital gain: $5,000 (Rp 75.000.000)

PPh Pasal 4 ayat 2 yang harus dilaporkan:
- Rp 75.000.000 × 0,1% (tarif umum) = Rp 75.000

ATAU

PPh Pasal 17 (jika dianggap sebagai investasi):
- Hitung dari laba bersih dengan tarif progresif

Skenario 3: Mining Crypto

Contoh:

Pendapatan Mining:
- Hasil mining: 1 BTC per bulan
- Nilai: Rp 500.000.000
- Biaya listrik & perangkat: Rp 200.000.000
- Laba bersih: Rp 300.000.000

Perhitungan PPh:
- Mining dianggap sebagai usaha
- PPh Pasal 17 progresif: 22% × Rp 300.000.000
- PPh terutang: Rp 66.000.000

Skenario 4: Staking Crypto

Contoh:

Pendapatan Staking:
- Modal staking: 10 ETH @ Rp 50.000.000 = Rp 500.000.000
- Reward staking: 5% per tahun
- Reward: Rp 25.000.000 per tahun

Perhitungan PPh:
- Reward staking = bunga/imbalan
- PPh Pasal 4 ayat 2: 15% final (jika dianggap bunga deposito)
- PPh: Rp 25.000.000 × 15% = Rp 3.750.000

4. Kewajiban Pelaporan

Pelaporan PPh 4(2) Final

Wajib Lapor:

Investor yang trading di exchange asing
Miner crypto
Staker

Cara Lapor:

Login ke Coretax
- Akses Coretax.djp.go.id
Buat SPT Masa PPh Final
- Menu e-Filing
- Pilih PPh Final
- Pilih masa pajak
Input Data
- Jenis objek (Capital gain aset kripto)
- Bruto penghasilan
- Tarif (0,1% atau sesuai)
- PPh yang terutang
Validasi dan Submit
- Cek ringkasan
- Validasi
- Submit
- Download NTTE

Batas Waktu Pelaporan

Kegiatan	Batas Waktu
Penyetoran PPh	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan SPT Masa	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

5. Pelaporan di SPT Tahunan

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Lampiran SPT Tahunan 1770:

Bagian	Isi
Daftar Aset	Aset kripto yang dimiliki
Penghasilan	Capital gain yang diperoleh
PPh Final	PPh yang sudah dipotong/dilunasi

Contoh Pengisian SPT Tahunan

SPT Tahunan 1770 - 2026

Lampiran A: Daftar Aset Kripto
- Bitcoin (BTC): 0,5 BTC @ Rp 1.000.000.000 = Rp 500.000.000
- Ethereum (ETH): 5 ETH @ Rp 50.000.000 = Rp 250.000.000
Total Aset Kripto: Rp 750.000.000

Lampiran C: Penghasilan
- Capital gain crypto: Rp 100.000.000
- PPh Final 4(2): Rp 100.000
- PPh Final yang dipotong exchange: Rp 500.000

6. Exchange Lokal dan Kewajiban Pemotongan

Exchange Lokal yang Wajib Memungut

Per-74/PJ/2022:

Exchange	Kewajiban
Indodax	Pemungut PPh 0,1%
Tokocrypto	Pemungut PPh 0,1%
Upbit Indonesia	Pemungut PPh 0,1%
Rekeningcrypto	Pemungut PPh 0,1%
Lainnya	Sesuai izin Bappebti

Bukti Potong dari Exchange

Exchange lokal wajib menerbitkan:

Bukti potong PPh 4(2)
Rekapitulasi transaksi tahunan

7. Strategi Tax Planning Crypto

Strategi 1: Pilih Exchange yang Tepat

Exchange	Keuntungan
Exchange Lokal	PPh sudah dipotong, simple
Exchange Asing	Perlu lapor sendiri

Strategi 2: Tax Loss Harvesting

Konsep:

Jual crypto yang rugi untuk menurunkan capital gain neto
Gunakan untuk offset capital gain lainnya

Strategi 3: Hold vs Trade

Strategi	Implikasi Pajak
Hold jangka panjang	Pajak hanya saat realisasi
Trade aktif	Pajak setiap transaksi

Strategie 4: Diversifikasi Lokasi

Pertimbangan:

Tax treaty (jika invest di luar negeri)
Perlakuan pajak di yurisdiksi lain
Pelaporan aset luar negeri

8. Perbedaan Pajak Crypto vs Saham

Aspek	Crypto	Saham
Tarif Capital Gain	0,1% (lokal), Progresif (asing)	0,1% final
Pemotong	Exchange lokal	Perusahaan sekuritas
PPh Dividen	Tidak ada (bukan dividend)	15% (LPD, koperasi), tidak final (umum)
Penghasilan Lain	Mining, staking: PPh Pasal 17	PPh Pasal 17

9. Risiko dan Tantangan

Risiko 1: Volatilitas Tinggi

Dampak:

Capital gain besar → Pajak besar
Capital loss → Tidak bisa dikompensasikan

Risiko 2: Tidak Ada Pemotong

Untuk Exchange Asing:

Wajib lapor sendiri
Resiko lupa lapor

Risiko 3: Perubahan Regulasi

Dampak:

Regulasi dapat berubah sewaktu-waktu
Perlu monitoring terus-menerus

10. Tips Praktis Investor Crypto

Tip 1: Catat Semua Transaksi

Yang Perlu Dicatat:

Tanggal transaksi
Jenis crypto
Harga beli/jual
Biaya transaksi
Capital gain/loss

Tip 2: Gunakan Exchange Lokal

Keuntungan:

PPh sudah dipotong
Bukti potong otomatis
Lebih simple

Tip 3: Rekon Secara Rutin

Frekuensi:

Bulanan untuk trader aktif
Tahunan untuk holder

Tip 4: Pisakan Aset Pribadi dan Usaha

Jika Mining sebagai Usaha:

Buat badan usaha
Pisahkan pembukuan
PPh badan 22%

11. FAQ Pajak Crypto

Q: Apakah trading crypto kena pajak di Indonesia?

A: Ya, capital gain dari trading crypto dikenakan PPh.

Q: Berapa tarif pajak crypto?

A: 0,1% jika trading di exchange lokal. Untuk exchange asing, mining, dan staking, perlakuan pajak berbeda.

Q: Apakah exchange asing memotong pajak?

A: Tidak. Investor wajib melaporkan sendiri ke DJP.

Q: Bagaimana cara melaporkan pajak crypto?

A: Melalui Coretax untuk SPT Masa PPh Final, dan SPT Tahunan untuk rekapitulasi.

Q: Apakah capital loss crypto bisa dikompensasikan?

A: Tidak bisa dikompensasikan di Indonesia (tidak ada loss carry forward untuk crypto).

Kesimpulan

Pajak crypto dan aset digital di Indonesia adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari oleh investor. Dengan pemahaman yang baik tentang peraturan, cara perhitungan, dan kewajiban pelaporan, investor crypto dapat tetap compliant sambil menikmati hasil investasi mereka.

Kunci takeaways:

Trading crypto dikenakan PPh 0,1% jika di exchange lokal
Trading di exchange asing wajib lapor sendiri
Mining dan staking dikenakan PPh Pasal 17
Catat semua transaksi untuk kepatuhan
Lapor via Coretax untuk SPT Masa dan Tahunan

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Regulasi crypto dapat berubah. Untuk kasus konkret, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips praktis perpajakan crypto untuk portofolio Anda? Pantau terus blog AlatPajak untuk update terbaru tahun 2026.