Pendahuluan

Investasi saham dan pembagian dividen adalah salah satu cara populer untuk mendapatkan passive income. Namun, pertanyaan besar bagi investor adalah: Apakah dividen kena pajak? Berapa tarifnya? Apakah bedanya untuk investor lokal dan asing?

Tahun 2026, dengan implementasi penuh UU HPP dan berbagai tax treaty yang berlaku, investor perlu memahami perlakuan pajak dividen untuk:

Menghitung keuntungan bersih investasi
Mengoptimalkan struktur investasi
Memanfaatkan tax treaty benefits
Tetap compliant dengan regulasi

Artikel ini akan membahas secara lengkap pajak dividen di Indonesia, meliputi aturan PPh, tarif untuk resident dan non-resident, manfaat P3B, hingga strategi tax planning.

Dasar Hukum Pajak Dividen

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Ketentuan
1	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1)	Dividen adalah objek PPh
2	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17	Tarif PPh untuk dividen
3	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 26	PPh dividen untuk subjek pajak luar negeri
4	P3B Indonesia-Negara Lain	Tarif preferensial untuk dividen
5	Per-57/PJ/2009	Pelaksanaan PPh dividen

1. Pengertian Dividen

Apa itu Dividen?

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf i:

Bagian laba yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham disebut dividen.

Jenis-Jenis Dividen

Jenis Dividen	Keterangan
Dividen Tunai	Pembagian laba dalam bentuk tunai
Dividen Saham	Pembagian laba dalam bentuk saham
Dividen Properti	Pembagian laba dalam bentuk aset
Dividen Likuidasi	Pembagian hasil likuidasi
Dividen Reksadana	Bagian hasil investasi reksadana

2. Perlakuan Pajak Dividen untuk Resident

Tarif PPh Dividen untuk Resident

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17:

Kategori Penerima Dividen	Tarif	Keterangan
Orang Pribadi (umum)	Tidak Final	Dihitung dari neto dengan tarif progresif
Orang Pribadi (LPD/Koperasi)	15% final	Untuk dividen dari LPD atau koperasi
Orang Pribadi (Reksadana)	15% final	Untuk dividen dari reksadana
Badan	Tidak Final	Dihitung dari laba dengan tarif badan

Contoh Perhitungan: Dividen untuk OP Resident

Data:

Dividen tunai dari PT ABC: Rp 50.000.000
Penerima: Budi (WP OP resident Indonesia)

Perhitungan:

Dividen Bruto            : Rp 50.000.000
Perlakuan: Tidak final

Masuk ke SPT Tahunan:
Penghasilan lain         : Rp 50.000.000
Dihitung gabung dengan penghasilan lain
Tarif: Sesuai tarif progresif Pasal 17

Contoh (jika total penghasilan kena pajak Rp 200 juta):
PPh = Rp 50.000.000 × 15% (tarif lapisan 2)
    = Rp 7.500.000

Contoh Perhitungan: Dividen dari LPD/Koperasi

Data:

Dividen dari LPD: Rp 10.000.000
Penerima: Wayan (WP OP resident Indonesia)

Perhitungan:

Dividen Bruto            : Rp 10.000.000
Tarif PPh Final          : 15%
PPh Final                : Rp 10.000.000 × 15% = Rp 1.500.000

Dividen Netto            : Rp 10.000.000 - Rp 1.500.000
                        = Rp 8.500.000

Status: Final (tidak dilaporkan di SPT Tahunan)

Contoh Perhitungan: Dividen dari Reksadana

Data:

Dividen dari reksadana: Rp 5.000.000
Penerima: Siti (WP OP resident Indonesia)

Perhitungan:

Dividen Bruto            : Rp 5.000.000
Tarif PPh Final          : 15%
PPh Final (dipotong manager investasi): Rp 750.000

Dividen Netto            : Rp 5.000.000 - Rp 750.000
                        = Rp 4.250.000

Status: Final (tidak dilaporkan di SPT Tahunan)

3. Perlakuan Pajak Dividen untuk Non-Resident

Tarif PPh Dividen untuk Non-Resident

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 26:

Kategori	Tarif	Keterangan
Subjek Pajak Luar Negeri (umum)	20% final	Untuk dividen dari sumber Indonesia
Dengan P3B	10-15%	Tergantung negara P3B

Contoh Perhitungan: Dividen untuk Investor Asing (tanpa P3B)

Data:

Dividen dari PT Indonesia: Rp 1.000.000.000
Penerima: Fund di Singapura (tanpa P3B)

Perhitungan:

Dividen Bruto            : Rp 1.000.000.000
Tarif PPh 26             : 20%
PPh 26 yang dipotong     : Rp 1.000.000.000 × 20% = Rp 200.000.000

Dividen Netto            : Rp 1.000.000.000 - Rp 200.000.000
                        = Rp 800.000.000

Status: Final

4. Tax Treaty Benefits (P3B) untuk Dividen

Pengertian P3B

P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda):

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara lain untuk menghindari pajak berganda, termasuk pengaturan tarif dividen preferensial.

Tarif Dividen dengan P3B

Contoh Negara dengan P3B Indonesia:

Negara	Tarif Dividen (Umum)	Tarif Dividen (P3B)	Syarat
Singapura	20%	15%	Kepemilikan ≥ 10%
Malaysia	20%	15%	Kepemilikan ≥ 10%
Jepang	20%	10%	Kepemilikan ≥ 10%
Korea Selatan	20%	15%	Kepemilikan ≥ 10%
China	20%	10%	Kepemilikan ≥ 10%
Australia	20%	15%	Kepemilikan ≥ 10%
Belanda	20%	10%	Kepemilikan ≥ 10%
Amerika Serikat	20%	15%	Kepemilikan ≥ 10%

Contoh Perhitungan: Dividen dengan P3B Singapura

Data:

Dividen dari PT Indonesia: Rp 1.000.000.000
Penerima: Company di Singapura
Kepemilikan saham: 25% (memenuhi syarat P3B)

Perhitungan:

Tanpa P3B:
Dividen Bruto            : Rp 1.000.000.000
Tarif PPh 26             : 20%
PPh 26                   : Rp 200.000.000
Dividen Netto            : Rp 800.000.000

Dengan P3B Indonesia-Singapura:
Dividen Bruto            : Rp 1.000.000.000
Tarif PPh 26             : 15% (dengan P3B)
PPh 26                   : Rp 150.000.000
Dividen Netto            : Rp 850.000.000

Hemat Pajak              : Rp 50.000.000

5. Syarat Memanfaatkan P3B

Dokumen yang Diperlukan

Untuk memanfaatkan P3B:

Dokumen	Fungsi
Tax Residency Certificate (TRC)	Bukti bahwa penerima adalah tax resident di negara P3B
Bukti Kepemilikan	Bukti kepemilikan saham ≥ 10%
Formulir P3B	Formulir permohonan tarif P3B

Prosedur Memanfaatkan P3B

Request TRC
- Dari otoritas pajak negara asing
- Biasanya berlaku 1 tahun
Submit ke Pembayar Dividen
- PT pembayar dividen
- Sebelum pembayaran dividen
Terapkan Tarif P3B
- Potong PPh dengan tarif P3B
- Terbitkan bukti potong

6. Pelaporan dan Pembayaran PPh Dividen

Untuk Resident (Tidak Final)

SPT Tahunan (1770):

Lampiran SPT Tahunan:
- Bagian "Penghasilan Lain"
- Isi dividen yang diterima
- Hitung PPh sesuai tarif progresif

Untuk Resident (Final: LPD, Koperasi, Reksadana)

SPT Masa PPh Final (1110):

Login ke Coretax
Pilih SPT Masa → PPh Final
Input:
- Jenis objek (dividen)
- Bruto dividen
- Tarif 15%
- PPh final yang terutang
Submit

Untuk Non-Resident

SPT Masa PPh 26 (1111):

Login ke Coretax
Pilih SPT Masa → PPh Pasal 26
Input:
- Nama SPLN
- Jenis penghasilan (dividen)
- Bruto dividen
- Tarif 20% (atau tarif P3B)
- PPh 26 yang dipotong
Submit

7. Bukti Potong PPh Dividen

Bukti Potong untuk Dividen Final

BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 AYAT (2) - DIVIDEN FINAL

Pemotong Pajak: PT ABC INDONESIA
NPWP          : 01.234.567.8-012.000
Tanggal       : [DD/MM/YYYY]

Yang Menerima Bukti Potong:
Nama          : Budi Santoso
NPWP          : 01.999.888.7-098.000
Alamat        : Jl. Sudirman No. 123, Jakarta

Jenis Penghasilan: Dividen dari LPD
Bruto          : Rp 10.000.000
Tarif          : 15%
PPh yang Dipotong: Rp 1.500.000

Pemotong Pajak,
[ Tanda Tangan ]
[ Nama ]

8. Dividen untuk Perusahaan

Perlakuan Dividen untuk Badan

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3):

Dividen yang diterima badan dari badan lain dalam Indonesia diberikan perlakuan khusus.

Tarif PPh Dividen untuk Badan

Kondisi	Tarif	Keterangan
Dividen dari badan Indonesia (≥ 5% kepemilikan)	0%	Tidak kena pajak
Dividen dari badan Indonesia (< 5% kepemilikan)	Tarif PPh Badan	20% (2023+)
Dividen dari LN	Tidak final	Dapat dikreditkan

Contoh Perhitungan: Dividen Antar Badan

Data:

PT A memegang 20% saham PT B
Dividen dari PT B: Rp 500.000.000
PT A: Badan Indonesia

Perhitungan:

Dividen dari PT B         : Rp 500.000.000
Kepemilikan               : 20% (≥ 5%)

Perlakuan PPh:
Dividen bukan objek PPh (Pasal 4 ayat 3 huruf i)
PPh yang terutang         : Rp 0

Dividen Netto             : Rp 500.000.000

9. Tips Tax Planning untuk Dividen

Tip 1: Struktur Kepemilikan Saham

Kepemilikan	Perlakuan Pajak
< 5%	Umum/tidak final (OP) atau tarif badan
≥ 5%	0% (untuk badan)
≥ 10%	Bisa manfaatkan P3B (untuk LN)

Tip 2: Pilih Lokasi Holding Company

Lokasi	Keuntungan Pajak
Indonesia	Tarif badan 20% (2023+)
Singapura	P3B 15% untuk dividen
Belanda	P3B 10% untuk dividen
Hong Kong	Tidak ada P3B, tarif 20%

Tip 3: Manfaatkan P3B

Untuk Investor Asing:

Cek apakah negara domisili punya P3B dengan Indonesia
Penuhi syarat kepemilikan (biasanya ≥ 10%)
Siapkan TRC dan dokumen lain

Tip 4: Reinvest vs Tunai

Pilihan	Implikasi Pajak
Dividen Tunai	Kena PPh sesuai perlakuan
Dividen Saham	Diperlakukan sama seperti dividen tunai
Reinvest	Sama saja (kena PPh)

10. Perbandingan Dividen: Resident vs Non-Resident

Aspek	Resident (OP)	Non-Resident (tanpa P3B)	Non-Resident (dengan P3B)
Tarif	Progresif (5-30%)	20% final	10-15% final
Dasar Pengenaan	Neto	Bruto	Bruto
Status	Tidak final	Final	Final
Pelaporan	SPT Tahunan	SPT Masa PPh 26	SPT Masa PPh 26
Kredit Pajak	Bisa dikreditkan	Tidak bisa	Tidak bisa

11. FAQ Pajak Dividen

Q: Apakah dividen kena pajak di Indonesia?

A: Ya, dividen kena pajak. Perlakuan berbeda tergantung resident/non-resident dan jenis penerimanya.

Q: Berapa tarif pajak dividen untuk orang pribadi?

A: Untuk resident, tidak final (dihitung dengan tarif progresif). Untuk dividen LPD/koperasi/reksadana, final 15%.

Q: Apakah investor asing bisa mendapat tarif lebih rendah?

A: Ya, jika negara asal punya P3B dengan Indonesia dan syarat kepemilikan terpenuhi.

Q: Apakah dividen antar badan kena pajak?

A: Tidak, jika kepemilikan ≥ 5%. Dividen bukan objek PPh (Pasal 4 ayat 3 huruf i).

Q: Bagaimana cara memanfaatkan P3B untuk dividen?

A: Siapkan TRC dari negara asal, bukti kepemilikan ≥ 10%, dan submit ke pembayar dividen.

Kesimpulan

Pajak dividen di Indonesia memiliki perlakuan yang berbeda-beda tergantung kategori penerima dividen. Untuk resident, dividen diperlakukan sebagai penghasilan lain yang dikenakan tarif progresif. Untuk non-resident, dikenakan tarif 20% final (atau lebih rendah dengan P3B).

Kunci takeaways:

Dividen resident OP: tidak final (tarif progresif)
Dividen LPD/koperasi/reksadana: final 15%
Dividen non-resident: 20% final (atau 10-15% dengan P3B)
Dividen antar badan (≥ 5%): 0% (bukan objek)
P3B dapat menurunkan tarif untuk investor asing

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk struktur investasi yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips perencanaan pajak untuk investasi saham Anda? Pantau terus blog AlatPajak untuk update terbaru tahun 2026.