  <p>Ekosistem ekonomi digital terus tumbuh, dan regulasi perpajakan pun terus mengejar. Tahun 2026 membawa sejumlah penyesuaian penting dalam pemajakan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).</p>

  <h2>Pungutan Bea Materai Platform Digital</h2>
  <p>Rencana pengenaan Bea Materai Rp10.000 atas <em>Terms and Conditions</em> (T&C) atau dokumen transaksi digital bernilai tertentu (misal di atas Rp5 juta) makin dimatangkan. Platform marketplace mungkin akan memungut bea materai ini secara otomatis pada saat <em>checkout</em> untuk transaksi bernilai besar.</p>

  <h2>Penunjukkan Pemungut PPN Lebih Agresif</h2>
  <p>DJP akan semakin gencar menunjuk platform e-commerce lokal maupun asing, serta penyedia jasa digital, sebagai pemungut PPN. Tidak hanya platform besar, platform <em>niche</em> dengan volume transaksi signifikan juga akan disasar.</p>

  <h2>Level Playing Field</h2>
  <p>Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan (<em>level playing field</em>) antara pedagang offline (toko fisik) dan online. Pedagang online yang selama ini merasa "aman" dari jangkauan pajak kini harus lebih tertib administrasi.</p>
  
  <p>Bagi konsumen, ini mungkin berarti sedikit kenaikan biaya total transaksi. Namun bagi negara, ini adalah sumber penerimaan krusial untuk pembangunan infrastruktur digital lanjutan.</p>