  <p>Tahun 2026 digadang-gadang sebagai tahun implementasi penuh <strong>Global Minimum Tax (GMT)</strong> atau Pilar Dua BEPS 2.0 di Indonesia. Kesepakatan global ini menargetkan perusahaan multinasional (MNE) dengan omzet konsolidasi di atas €750 juta.</p>

  <h2>Mekanisme Tarif Efektif 15%</h2>
  <p>Inti dari aturan ini adalah memastikan bahwa MNE membayar pajak korporasi dengan tarif efektif minimal 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Jika tarif efektif di suatu negara (misalnya karena insentif <em>Tax Holiday</em>) berada di bawah 15%, maka negara domisili induk perusahaan berhak memungut selisihnya melalui mekanisme <em>Top-up Tax</em>.</p>

  <h2>Tantangan bagi Insentif Di Indonesia</h2>
  <p>Indonesia selama ini mengandalkan insentif pajak seperti <em>Tax Holiday</em> dan <em>Tax Allowance</em> untuk menarik investasi asing. Dengan berlakunya GMT, daya tarik insentif ini bisa berkurang karena penghematan pajak di Indonesia justru akan dipajaki di negara asal investor.</p>
  
  <h2>Apa yang Harus Disiapkan?</h2>
  <ol>
    <li><strong>Review Struktur Grup:</strong> Cek apakah omzet konsolidasi grup Anda melewati ambang batas (threshold).</li>
    <li><strong>Analisis ETR (Effective Tax Rate):</strong> Hitung tarif pajak efektif per yurisdiksi berdasarkan aturan GloBE (Global Anti-Base Erosion).</li>
    <li><strong>Sistem Akuntansi:</strong> Siapkan sistem data yang mampu menyediakan informasi mendetail untuk pelaporan GloBE Information Return.</li>
  </ol>

  <p>Pemerintah Indonesia juga tengah menggodok insentif non-pajak (seperti subsidi infrastruktur atau tenaga kerja) sebagai pengganti insentif pajak yang tergerus efek GMT.</p>