PMK 1 Tahun 2025 Mengatur Apa?

PMK 1 Tahun 2025 mengatur jenis dan tarif PNBP yang bersifat volatil pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Fokus utamanya bukan pajak pusat seperti PPh/PPN, melainkan PNBP layanan teknis yang tarifnya dituangkan rinci dalam lampiran.

Secara praktis, aturan ini penting untuk pelaku usaha perikanan, laboratorium, dan unit operasional yang memakai layanan uji/sertifikasi KKP karena berdampak langsung ke biaya layanan.

Bedah Pasal Inti

1) Pasal 1 — Jenis dan tarif ditetapkan via lampiran

Pasal 1 menegaskan bahwa jenis PNBP volatil berlaku pada KKP dan tarifnya ada di Lampiran PMK.

Artinya, implementasi di lapangan harus merujuk bukan hanya batang tubuh PMK, tetapi juga tabel tarif detail di lampiran.

2) Pasal 2 — Tarif bisa Rp0 atau 0%

Pasal 2 membuka ruang bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif dapat dikenakan sampai Rp0,00 atau 0%, dengan syarat dan tata cara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ini poin krusial karena:

tidak semua layanan otomatis gratis,
perlu dasar/keputusan sesuai mekanisme resmi,
tim operasional harus tahu kapan kebijakan tarif khusus bisa dipakai.

3) Pasal 3 — Wajib setor ke Kas Negara

Pasal 3 menegaskan seluruh PNBP pada KKP wajib disetor ke Kas Negara. Jadi, dari sisi governance, tidak ada ruang penggunaan langsung di luar mekanisme APBN/ketentuan yang berlaku.

4) Pasal 4 — Waktu berlaku

PMK mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Contoh Isi Lampiran (Supaya Lebih Kebayang)

Di lampiran terlihat struktur tarif yang sangat operasional, misalnya pada jasa pengujian laboratorium:

identifikasi fitoplankton/zooplankton,
parameter kualitas air (COD, amonia, bakteri, dll),
satuan tarif per contoh, dengan nominal yang berbeda sesuai kompleksitas uji.

Jadi aturan ini bukan normatif semata, tapi langsung menyentuh perhitungan biaya layanan harian.

Dampak Praktis untuk Pelaku Usaha

Perencanaan biaya: RAB dan costing jasa harus update mengikuti tabel lampiran.
Kontrol billing: invoice/kwitansi layanan perlu cocok dengan nomenklatur + satuan + tarif di lampiran.
Audit trail: bukti perhitungan layanan harus terdokumentasi untuk meminimalkan dispute.

Checklist Implementasi Cepat

Unduh lampiran PMK terbaru dan petakan layanan yang dipakai perusahaan.
Cocokkan tarif per satuan dengan template billing internal.
Buat SOP ketika tarif khusus Rp0/0% diterapkan (siapa approve, dasar apa).
Pastikan proses setor PNBP mengikuti alur resmi.
Lakukan review tarif berkala (karena sifat tarif ini volatil).

Kesimpulan

PMK 1 Tahun 2025 adalah aturan tarif operasional yang detail. Kunci patuhnya ada pada 3 hal: pakai tabel lampiran yang benar, pahami kondisi tarif khusus Rp0/0%, dan jaga disiplin administrasi setor.

Sumber Resmi