PMK 2 Tahun 2025: Inti Pengaturan

PMK 2 Tahun 2025 mengatur 3 hal besar pada PNBP panas bumi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN:

penyusunan rencana PNBP,
rekonsiliasi data untuk penghitungan PNBP,
pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement.

Aturan ini sangat teknis, dan titik krusialnya ada pada kualitas data + ketepatan waktu.

Bedah Poin Penting per Pasal

Pasal 4–5: Kewajiban data rencana (deadline ketat)

Direktorat Jenderal Anggaran meminta data rencana dari Pengusaha dan DJP.

Poin penting:

data dari Pengusaha disampaikan paling lambat minggu pertama Januari (Pasal 5 ayat 1),
cakupan rencana untuk tahun anggaran direncanakan + 4 tahun berikutnya,
data memuat proyeksi pendapatan/biaya/laba, rencana kerja, asumsi, dan info pendukung.

Jika data tidak disampaikan, DJA dapat memakai data historis + kebijakan fiskal untuk menghitung rencana PNBP (Pasal 5 ayat 7).

Pasal 6–8: Tahap penghitungan dan alur sistem

Penghitungan PNBP meliputi:

pelaksanaan Setoran Bagian Pemerintah,
rekonsiliasi data,
pemindahbukuan ke RKUN.

Proses pengajuan/penyelesaian kewajiban pemerintah dilakukan melalui sistem aplikasi Kemenkeu; jika kahar/sistem tidak bisa dipakai, boleh non-aplikasi (Pasal 7).

Pasal 9: Rekonsiliasi triwulanan dengan parameter rinci

Rekonsiliasi dilakukan setiap triwulan oleh DJA bersama Pengusaha.

Parameter minimal yang direkonsiliasi:

harga jual uap/listrik,
produksi dan penjualan,
kapasitas terpasang,
biaya,
penghasilan bersih usaha,
kurs rupiah terhadap dolar,
alasan kenaikan/penurunan parameter.

Output wajibnya adalah berita acara rekonsiliasi.

Pasal 10: Dari BA rekonsiliasi ke pemindahbukuan

Berdasarkan BA rekonsiliasi, DJA menghitung PNBP panas bumi, lalu hasilnya dipindahbukukan dari Rekening Panas Bumi ke RKUN.

Pasal 11: Kapan saldo cadangan reimbursement bisa dipindahbukukan

Saldo cadangan reimbursement PPN dapat dipindahbukukan dengan pertimbangan tertentu, antara lain:

pencadangan sudah >5 tahun,
transaksi tidak memenuhi kualifikasi pembayaran,
ada selisih lebih yang tidak diajukan kembali,
optimalisasi PNBP.

Batas waktunya: paling lambat triwulan IV.

Kenapa Ini Penting untuk Tim Finance/Tax?

Data quality menjadi pengendali utama hasil rekonsiliasi.
Miss deadline bisa mengganggu akurasi target dan arus administrasi.
Perlu kontrol outstanding reimbursement agar pemindahbukuan tidak mengganggu pembayaran berjalan.

Checklist Implementasi

Kalender internal minggu pertama Januari untuk submission data rencana.
Template data triwulanan sesuai parameter Pasal 9 ayat (7).
SOP fallback non-aplikasi saat sistem tidak tersedia.
Review triwulanan BA rekonsiliasi dan tindak lanjut koreksi.
Monitoring saldo cadangan reimbursement menjelang triwulan IV.

Kesimpulan

PMK 2 Tahun 2025 bukan sekadar aturan pelaporan, tapi kerangka tata kelola PNBP panas bumi end-to-end. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh ketepatan data, disiplin jadwal, dan rekonsiliasi periodik yang terdokumentasi.

Sumber Resmi