PMK 6 Tahun 2025: Fokus Utama

PMK 6 Tahun 2025 adalah aturan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan. Ini bukan aturan tarif, melainkan desain tata kelola kelembagaan agar fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana perkebunan berjalan lebih akuntabel.

Bedah Isi Pokok

Pasal 2–4: Kedudukan, tugas, fungsi

Badan Pengelola Dana adalah unit organisasi non-eselon di Kemenkeu dengan pola BLU.
Bertanggung jawab kepada Menteri melalui Dirjen Perbendaharaan.
Fungsi meliputi perencanaan/penganggaran, penghimpunan, pengembangan, penyaluran dana sektor hulu-hilir, penatausahaan, pengawasan, hukum, kerja sama, dan pengawasan intern.

Pasal 5: Struktur organisasi

Struktur inti terdiri dari:

Direktorat Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum,
Direktorat Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana,
Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hulu,
Direktorat Penyaluran Dana Sektor Hilir,
Direktorat Hukum dan Kerja Sama,
Satuan Pemeriksaan Intern (SPI).

Pasal 10–22: Pemisahan fungsi hulu vs hilir

Sektor Hulu: fokus peremajaan/sarana-prasarana untuk kelapa sawit, kakao, dan kelapa.
Sektor Hilir: fokus riset, SDM perkebunan, biodiesel, program pangan, dan hilirisasi.

Pemisahan ini penting karena memperjelas owner proses per program.

Pasal 27–29: Penguatan SPI

SPI ditempatkan langsung di bawah Direktur Utama dan memiliki mandat pengawasan intern, termasuk review laporan keuangan, pemantauan tindak lanjut audit, dan pemeriksaan khusus bila diperlukan.

Pasal 30–37: Tata kerja dan akuntabilitas

PMK menegaskan kewajiban penerapan:

sistem akuntabilitas kinerja,
SPIP,
proses bisnis lintas unit,
koordinasi-integrasi-sinkronisasi,
pelaporan berjenjang.

Pasal 41–46: Ketentuan transisi dan penutup

Poin penting transisi:

struktur lama tetap berjalan sampai struktur/jabatan baru efektif,
pembentukan jabatan baru + pelantikan pejabat baru paling lama 1 tahun sejak diundangkan,
penyesuaian perjanjian/perikatan lama paling lama 6 bulan setelah jabatan baru terbentuk,
PMK 113/PMK.01/2015 dicabut.

Dampak Praktis

Ada perubahan rantai komando dan pemetaan kewenangan.
SOP lintas direktorat perlu direvisi agar sejalan struktur baru.
Perjanjian lama wajib dipetakan untuk penyesuaian masa transisi.
Fungsi audit internal harus diperkuat dari sisi eksekusi tindak lanjut.

Checklist Implementasi

Mapping fungsi lama vs fungsi baru per direktorat.
Susun roadmap transisi organisasi 12 bulan.
Inventaris perjanjian lama untuk penyesuaian 6 bulan.
Perbarui SOP pelaporan dan koordinasi lintas unit.
Tetapkan KPI akuntabilitas + risk register per unit.

Kesimpulan

PMK 6 Tahun 2025 adalah fondasi tata kelola kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan. Nilai utamanya ada pada pemisahan fungsi yang lebih jelas, penguatan pengawasan intern, dan disiplin transisi organisasi.

Sumber Resmi