Pengenalan PMK 37/2025: Revolusi Cara UMKM Bayar Pajak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 merupakan langkah signifikan pemerintah Indonesia dalam menyederhanakan administrasi perpajakan untuk para pedagang online UMKM. Regulasi ini bukan mengenalkan pajak baru, melainkan mengubah mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dari sistem "disetor sendiri" menjadi "dipungut oleh pihak lain" (marketplace).

Sejak PP 55/2022 berlaku, UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Namun, dengan PMK 37/2025 yang efektif sejak Agustus 2025, mekanisme pembayaran PPh ini berubah total. Alih-alih wajib pajak yang menghitung dan menyetor sendiri, kini pihak ketiga (marketplace) yang bertanggung jawab melakukan pemungutan dan penyetoran.

Mengapa PMK 37/2025 Penting untuk UMKM?

1. Kemudahan Administratif yang Luar Biasa

Bagi UMKM yang punya omzet tinggi, pencatatan pajak sering menjadi beban administratif yang memberat. Dengan PMK 37/2025, seluruh proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ditangani langsung oleh marketplace. Ini berarti pedagang online tidak perlu lagi:

Menghitung sendiri PPh yang terutang setiap bulannya
Membuat bukti potong pajak secara manual
Menyetor pajak ke rekening negara
Melaporkan pajak yang sudah dipungut

Marketplace akan mengambil alih semua tanggung jawab ini secara otomatis melalui sistem mereka.

2. Dokumen Tagihan = Bukti Pemungutan Pajak

Sebelum PMK 37/2025, pedagang online harus membuat bukti pemungutan terpisah. Kini, sistem mempersamakan dokumen tagihan yang dibuat oleh pedagang online dari sistem marketplace dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Ini menghemat waktu dan mengurangi dokumen yang perlu dikelola.

3. Keadilan Pajak untuk UMKM Kecil

PMK 37/2025 mempertahankan perlakuan khusus untuk UMKM orang pribadi dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun. Mereka tetap tidak dikenakan pajak, asalkan menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace. Ini berarti kebijakan tetap berpihak pada UMKM kecil yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Data yang Mendukung Kebutuhan PMK 37/2025

Pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia sangat pesat:

2023: Rp453,75 triliun
2024: Rp487 triliun (naik 7,3%)
Prediksi 2025: Rp503 triliun (naik 3,3%)

Indonesia juga menjadi negara dengan penjualan e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan nilai US$64 miliar. Dengan volume transaksi yang sangat besar, pemerintah membutuhkan sistem yang lebih efisien untuk memastikan kepatuhan pajak tanpa memberatkan UMKM.

Siapa yang Terdampak dan Bagaimana Caranya?

Kelompok 1: UMKM dengan Omzet di Bawah Rp500 Juta/Tahun

Tidak dikenakan pajak
Hanya perlu menyampaikan surat pernyataan ke marketplace
Marketplace tidak akan melakukan pemungutan

Kelompok 2: UMKM dengan Omzet Rp500 Juta hingga Rp4,8 Miliar/Tahun

Dikenakan PPh 0,5% dari peredaran bruto
Pemungutan otomatis oleh marketplace
Pelaporan dilakukan oleh marketplace ke DJP

Kelompok 3: Pedagang Online di Atas Rp4,8 Miliar/Tahun

Harus menggunakan sistem pembukuan lengkap
Menerapkan PPh normal (tidak final)
Kewajibannya sama dengan perusahaan regular

Dasar Hukum PMK 37/2025

Peraturan Perpajakan Terkait

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025
- Perubahan atas PMK No. 85/PMK.03/2021
- Mekanisme pemungutan PPh oleh marketplace
- Dokumen tagihan sebagai bukti pemungutan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
- Pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh
- Tarif PPh final untuk UMKM
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2021
- Tata cara pemungutan PPh oleh marketplace
- Kriteria dan besarnya pemungutan
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 22: PPh yang dipungut oleh pihak ketiga
- Pasal 4 ayat (2): PPh final untuk UMKM

Kategori UMKM dan Perlakuan Pajak

Kelompok UMKM	Omzet per Tahun	Tarif PPh	Pemungut
UMKM Orang Pribadi (Kecil)	≤ Rp 500 juta	0% (dikecualikan)	Marketplace (dengan surat pernyataan)
UMKM Orang Pribadi	> Rp 500 juta - ≤ Rp 4,8 miliar	0,5% dari bruto	Marketplace
UMKM Badan	≤ Rp 4,8 miliar	0,5% dari bruto	Marketplace
Usaha Besar	> Rp 4,8 miliar	PPh badan normal	Wajib pajak sendiri

Dokumen Tagihan sebagai Bukti Pemungutan

Jenis Dokumen	Status	Dasar Hukum
Dokumen tagihan dari sistem marketplace	Sama dengan bukti pemungutan PPh 22	PMK 37/2025 Pasal 3
Bukti pemungutan manual	Tidak perlu lagi	PMK 37/2025

Surat Pernyataan untuk UMKM Kecil

Format:

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PENGHASILAN
ATAS PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama        : [Nama UMKM]
NPWP        : [NPWP]
Alamat      : [Alamat]
Nomor HP     : [Nomor HP]

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Peredaran bruto saya pada tahun 2025 diperkirakan tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Saya meminta untuk tidak dipungut PPh Pasal 22 atas peredaran bruto tertentu
3. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran pernyataan ini

[Tempat], [Tanggal]

UMKM
[ Tanda Tangan ]
[Nama Lengkap]

Tips Persiapan untuk UMKM

Pastikan Data Akurat di Marketplace: Verifikasi data identitas, alamat, dan nomor NPWP Anda
Lakukan Surat Pernyataan: Jika omzet di bawah Rp500 juta, segera lakukan surat pernyataan
Monitor Transaksi: Catat peredaran bruto secara rutin untuk tahu kapan melewati batas Rp500 juta
Jangan Ragukan Sistem: Marketplace yang ditunjuk DJP sudah terintegrasi dengan sistem perpajakan

Baca Juga

Pajak UMKM 2026: PPh Final 0,5% dan Omzet Bruto - Panduan lengkap PPh final 0,5% untuk UMKM dengan perhitungan, pelaporan, dan strategi pemilihan sistem pajak.
Pajak UMKM 2025: Panduan Compliance & Perencanaan - Checklist lengkap kewajiban pajak UMKM, pemilihan sistem pajak, dan strategi perencanaan tahun 2025.
PPh Badan 2026: Tarif 20% dan Perhitungan Lengkap - Panduan PPh badan untuk UMKM yang berbentuk PT atau memilih sistem pajak regular dengan tarif 20%.