Pendahuluan

Jasa konstruksi adalah salah satu sektor penting dalam pembangunan Indonesia. Bagi pelaku usaha konstruksi dan pemilik proyek, memahami PPh Pasal 15 sangat krusial karena tarif, cara pemotongan, dan pelaporannya berbeda dengan PPh Pasal 23 untuk jasa pada umumnya.

Tahun 2026, dengan implementasi Coretax dan sistem pemotongan pajak yang terintegrasi, pemahaman yang baik tentang PPh 15 sangat penting untuk kepatuhan pajak.

Artikel ini akan membahas secara lengkap PPh Pasal 15, meliputi tarif 2% (final), perbedaan dengan PPh 23, kewajiban pemotong dan penerima, cara perhitungan, hingga pelaporan.

Dasar Hukum PPh 15

Peraturan Perpajakan Terkait

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 15: PPh atas jasa konstruksi
- Pasal 4: Objek dan bukan objek pajak
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008
- Pelaksanaan pemotongan PPh 15
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-40/PJ/2016
- Tata cara pemotongan PPh 15
Peraturan Menteri Keuangan No. 266/PMK.03/2010
- Pelaporan PPh 15
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-15/PJ/2023
- Implementasi di Coretax

1. Pengertian PPh Pasal 15

Apa itu PPh 15?

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1):

Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja kepada pemborong jasa konstruksi atau pengusaha jasa konstruksi lainnya.

Objek PPh 15

Jenis Jasa	Keterangan
Jasa konstruksi	Pembangunan, perawatan, renovasi
Jasa perencanaan konstruksi	Desain, arsitektur, engineering
Jasa pengawasan konstruksi	Supervisi, quality control
Jasa pelaksanaan konstruksi	Pelaksanaan proyek

2. Tarif PPh Pasal 15

Tarif Umum 2% Final

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (3):

Jenis Jasa	Tarif	Status
Jasa konstruksi	2% dari bruto	Final
Jasa perencanaan konstruksi	4% dari bruto	Final
Jasa pengawasan konstruksi	4% dari bruto	Final

Perbedaan Tarif

Jenis Jasa	Tarif PPh 15	Tarif PPh 23
Konstruksi (pelaksanaan)	2% final	2% tidak final
Perencanaan	4% final	2% tidak final
Pengawasan	4% final	2% tidak final

Catatan: Tarif PPh 15 lebih tinggi untuk perencanaan dan pengawasan, tetapi bersifat final (tidak dapat dikreditkan).

3. Subjek Pajak PPh 15

Pemotong Pajak

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1):

Pemotong	Keterangan
Pemberi kerja	Pemilik proyek (dapat OP atau badan)
Pemberi kerja konstruksi	Main contractor ke subkontraktor

Penerima Jasa (Dipotong)

Jenis Penerima	Keterangan
Pemborong jasa konstruksi	Pelaksana proyek
Pengusaha jasa konstruksi	Kontraktor
Subkontraktor	Kontraktor bagian

Dikecualikan dari PPh 15

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (2):

Jenis	Keterangan
Jasa konstruksi oleh pegawai sendiri	Bukan objek PPh 15
Jasa konstruksi dengan sistem borongan	Dikenakan PPh 21, bukan PPh 15

4. Perhitungan PPh 15

Rumus Dasar

PPh 15 = Nilai Bruto Jasa Konstruksi × Tarif

Contoh Perhitungan 1: Pelaksanaan Konstruksi

Data:

Item	Nilai
Nilai kontrak	Rp 10.000.000.000
Jenis jasa	Pelaksanaan konstruksi
Tarif PPh 15	2% final

Perhitungan:

Bruto Jasa Konstruksi   : Rp 10.000.000.000
Tarif PPh 15            : 2%
PPh 15 yang dipotong    : Rp 10.000.000.000 × 2% = Rp 200.000.000

Status                  : Final (tidak dapat dikreditkan)

Penerima dibayar        : Rp 10.000.000.000 - Rp 200.000.000
                        = Rp 9.800.000.000

Contoh Perhitungan 2: Jasa Perencanaan

Data:

Item	Nilai
Nilai kontrak	Rp 500.000.000
Jenis jasa	Jasa perencanaan konstruksi
Tarif PPh 15	4% final

Perhitungan:

Bruto Jasa Perencanaan   : Rp 500.000.000
Tarif PPh 15            : 4%
PPh 15 yang dipotong    : Rp 500.000.000 × 4% = Rp 20.000.000

Status                  : Final (tidak dapat dikreditkan)

Penerima dibayar        : Rp 500.000.000 - Rp 20.000.000
                        = Rp 480.000.000

Contoh Perhitungan 3: Subkontrak

Data:

Main contractor: PT ABC (pemilik proyek)
Subkontraktor: PT XYZ (pelaksana struktur)
Nilai subkontrak: Rp 3.000.000.000

Perhitungan:

Bruto Subkontrak        : Rp 3.000.000.000
Tarif PPh 15            : 2% (pelaksanaan)
PPh 15 yang dipotong    : Rp 3.000.000.000 × 2% = Rp 60.000.000

Status                  : Final

PT XYZ dibayar          : Rp 3.000.000.000 - Rp 60.000.000
                        = Rp 2.940.000.000

5. Pelaporan PPh 15

SPT Masa PPh 15

Per-40/PJ/2016:

Cara Lapor via Coretax

Login ke Coretax
- Akses Coretax.djp.go.id
Buat SPT Masa PPh 15
- Menu e-Filing
- Pilih SPT Masa → PPh Pasal 15
Input Data
- Masa pajak
- Jumlah pembayaran PPh 15
- Daftar penerima jasa (jika ada)
Validasi dan Submit
- Cek ringkasan
- Validasi
- Submit
- Download NTTE

Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran

Kegiatan	Batas Waktu
Penyetoran PPh 15	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan SPT Masa	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

6. Bukti Potong PPh 15

Format Bukti Potong

BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN
PASAL 15 - JASA KONSTRUKSI

Pemotong Pajak: PT ABC
NPWP          : 01.234.567.8-012.000
Tanggal       : [DD/MM/YYYY]

Yang Menerima Bukti Potong:
Nama          : PT XYZ
NPWP          : 01.999.888.7-098.000
Alamat        : Jl. Konstruksi No. 123, Jakarta

Jenis Jasa    : Pelaksanaan konstruksi
Nilai Bruto   : Rp 10.000.000.000
Tarif         : 2%
PPh yang Dipotong: Rp 200.000.000

Pemotong Pajak,
[ Tanda Tangan ]
[ Nama ]
[ Jabatan ]

7. Perbedaan PPh 15 dan PPh 23

Tabel Perbandingan

Aspek	PPh 15	PPh 23
Objek	Jasa konstruksi	Jasa lain (konsultan, IT, dll)
Tarif pelaksanaan	2% final	2% tidak final
Tarif perencanaan	4% final	2% tidak final
Dasar pengenaan	Bruto	Bruto
Status	Final	Tidak final
Kredit pajak	Tidak bisa	Bisa dikreditkan

Kapan Gunakan PPh 15 vs PPh 23?

Jenis Jasa	Gunakan
Konstruksi bangunan	PPh 15
Perencanaan arsitektur	PPh 15 (4%) atau PPh 23 (2%)
Jasa konsultasi umum	PPh 23
Jasa IT	PPh 23
Jasa legal	PPh 23

8. Kewajiban Pemotong dan Penerima

Kewajiban Pemotong

Kewajiban	Keterangan
1. Potong PPh 15	Saat pembayaran jasa
2. Setor PPh 15	Via e-Billing
3. Lapor SPT Masa	Via Coretax
4. Berikan bukti potong	Kepada penerima jasa

Kewajiban Penerima

Kewajiban	Keterangan
1. Terima bukti potong	Dari pemotong
2. Arsip bukti potong	Untuk dokumentasi
3. Lapor di SPT Tahunan	Sebagai pajak final

9. Tips dan Best Practices

Tip 1: Tentukan Tarif yang Benar

Checklist:

Pelaksanaan konstruksi → 2%
Perencanaan → 4%
Pengawasan → 4%
Konsultasi umum → PPh 23, bukan PPh 15

Tip 2: Rekon Secara Rutin

Rekon:

Rekon kontrak vs pembayaran
Rekon PPh 15 yang dipotong vs dilapor
Identifikasi selisih lebih awal

Tip 3: Dokumentasi Baik

Dokumen yang Perlu:

Kontrak kerja
Addendum kontrak (jika ada)
Progress report
Invoice dan bukti potong
Sertifikat keahlian (jika perlu)

Tip 4: Update dengan Coretax

Strategi:

Pelajari fitur PPh 15 di Coretax
Gunakan upload massal jika banyak kontrak
Integrasi dengan sistem akuntansi

10. FAQ PPh 15

Q: Apakah semua jasa konstruksi kena PPh 15?

A: Ya, jasa konstruksi, perencanaan, dan pengawasan dikenakan PPh 15 dengan tarif yang berbeda-beda.

Q: Berapa tarif PPh 15 untuk pelaksanaan konstruksi?

A: 2% dari bruto (final).

Q: Apakah PPh 15 bisa dikreditkan di SPT Tahunan?

A: Tidak bisa. PPh 15 bersifat final.

Q: Bedanya PPh 15 dan PPh 23 apa?

A: PPh 15 khusus untuk jasa konstruksi (2% atau 4% final), PPh 23 untuk jasa lain (2% tidak final).

Q: Apakah subkontraktor dikenakan PPh 15?

A: Ya, main contractor memotong PPh 15 atas pembayaran ke subkontraktor.

Dasar Hukum Tambahan

Tarif PPh 15 Berdasarkan Jenis Jasa Konstruksi

Jenis Jasa	Tarif PPh 15	Status	Dasar Hukum
Jasa konstruksi (pelaksanaan)	2% dari bruto	Final	UU 36/2008 Pasal 15(3)
Jasa perencanaan konstruksi	4% dari bruto	Final	UU 36/2008 Pasal 15(3)
Jasa pengawasan konstruksi	4% dari bruto	Final	UU 36/2008 Pasal 15(3)
Jasa konstruksi oleh pegawai sendiri	Tidak dikenakan PPh 15	Bukan objek	UU 36/2008 Pasal 15(2)

Perbedaan PPh 15 dan PPh 23

Aspek	PPh 15	PPh 23	Dasar Hukum
Objek	Jasa konstruksi	Jasa lain (konsultan, IT, dll)	UU 36/2008 Pasal 15 & 23
Tarif pelaksanaan	2% final	2% tidak final	UU 36/2008
Tarif perencanaan	4% final	2% tidak final	UU 36/2008
Dasar pengenaan	Bruto	Bruto	UU 36/2008
Status	Final	Tidak final	UU 36/2008
Kredit pajak	Tidak bisa	Bisa dikreditkan	UU 36/2008

Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran PPh 15

Kegiatan	Batas Waktu	Dasar Hukum
Penyetoran PPh 15	Tgl 10 bulan berikutnya	UU KUP Pasal 14
Pelaporan SPT Masa	Tgl 20 bulan berikutnya	UU KUP Pasal 14
Penerbitan bukti potong	Saat pemotongan	PMK 266/PMK.03/2010

Subjek Pajak dalam PPh 15

Peran	Keterangan	Dasar Hukum
Pemotong Pajak	Pemberi kerja (pemilik proyek atau main contractor)	UU 36/2008 Pasal 15(1)
Penerima Jasa	Pemborong jasa konstruksi, pengusaha jasa konstruksi, subkontraktor	UU 36/2008 Pasal 15(1)
Dikecualikan	Jasa konstruksi oleh pegawai sendiri (dikenakan PPh 21)	UU 36/2008 Pasal 15(2)

Kesimpulan

PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jasa konstruksi dengan tarif 2% untuk pelaksanaan dan 4% untuk perencanaan/pengawasan. Pemahaman yang baik tentang PPh 15, perbedaan dengan PPh 23, dan kewajiban pelaporan sangat penting bagi pelaku usaha konstruksi.

Kunci takeaways:

Tarif PPh 15: 2% (pelaksanaan) atau 4% (perencanaan/pengawasan)
Bersifat final (tidak dapat dikreditkan)
Dipotong oleh pemberi kerja
Lapor via Coretax (SPT Masa PPh 15)
Beda dengan PPh 23 untuk jasa lain

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk implementasi yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips perpajakan untuk usaha konstruksi Anda? Pantau terus blog AlatPajak untuk update terbaru tahun 2026.