PPh 21 2026

Pendahuluan

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Bagi pemilik bisnis atau HR, memahami PPh 21 sangat krusial karena kewajiban pemotongan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja (pemotong pajak).

Tahun 2026, dengan implementasi penuh Coretax dan perubahan tarif PPh progresif, pemahaman yang tepat tentang PPh 21 menjadi lebih penting dari sebelumnya. Artikel ini akan membahas secara lengkap dan praktis segala hal terkait PPh 21.

Dasar Hukum PPh 21

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Tentang
1	UU No. 7 Tahun 2021	Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) - mengubah tarif PPh
2	UU No. 36 Tahun 2008	Pajak Penghasilan (Pasal 21)
3	PMK No. 68/PMK.03/2022	Tata cara pemotongan PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan
4	PP No. 55 Tahun 2022	Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
5	Per-15/PJ/2023	Pelaksanaan Coretax untuk pelaporan PPh 21

1. Subjek PPh 21

Yang Dikenakan PPh 21

PPh 21 dikenakan atas penghasilan berupa:

Gaji - imbalan berupa uang yang diberikan kepada pegawai
Upah - imbalan yang diberikan berdasarkan waktu atau satuan hasil kerja
Tunjangan - semua tambahan penghasilan (tunjangan keluarga, jabatan, dll)
Honorarium - imbalan jasa profesional
Premi Asuransi yang dibayar pemberi kerja (dengan batasan tertentu)

Pemotong PPh 21

Jenis Pemotong	Keterangan
Pemberi Kerja	Perusahaan atau perseorangan yang mempekerjakan pegawai
Bendaharawan	Pemegang kas negeri untuk pegawai negeri
Dana Pensiun	Untuk pensiun yang dibayarkan

2. PTKP 2026 (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Tarif PTKP Terbaru

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2022, berikut tarif PTKP yang berlaku:

Jenis PTKP	Nominal per Tahun	Nominal per Bulan
Wajib Pajak Pribadi	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
+ Status Menikah (TK/0)	+ Rp 4.500.000	+Rp 375.000
+ Istri (digabung)	+Rp 54.000.000	+Rp 4.500.000
+ Anak (maks 3 anak)	@ Rp 4.500.000	@Rp 375.000
Wajib Pajak Perempuan	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000

Catatan: Tambahan PTKP untuk istri hanya diberikan jika:

Penghasilan istri digabung dengan suami (tidak memiliki NPWP sendiri), atau

Istri tidak memiliki penghasilan

PTKP Lengkap 2026

Status	PTKP per Bulan
TK/0 (Single)	Rp 4.500.000
K/0 (Menikah, 0 anak)	Rp 4.875.000
K/1 (Menikah, 1 anak)	Rp 5.250.000
K/2 (Menikah, 2 anak)	Rp 5.625.000
K/3 (Menikah, 3 anak)	Rp 6.000.000

3. Tarif PPh 21 2026 (Pasal 17)

Lapisan Tarif Progresif

Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPh 21 untuk pegawai tetap:

Lapisan Penghasilan	Tarif PPh 21
s.d. Rp 60 juta	5%
> Rp 60 juta - s.d. Rp 250 juta	15%
> Rp 250 juta - s.d. Rp 500 juta	25%
> Rp 500 juta - s.d. Rp 5 miliar	30%
> Rp 5 miliar	35%

Penting: Tarif di atas berlaku setelah dikurangi PTKP

4. Cara Perhitungan PPh 21

Rumus Dasar

Penghasilan Bruto
- Biaya Jabatan (5% maks Rp 6 juta/tahun atau Rp 500.000/bulan)
- Iuran JHT & JKP (dibayar pegawai)
= Penghasilan Neto
- PTKP
= Penghasilan Kena Pajak
× Tarif PPh 21 (Pasal 17)
= PPh 21 Terutang

Contoh Perhitungan 1: Pegawai Tetap

Data Pegawai

Nama: Budi Santoso
Status: K/1 (Menikah, 1 anak)
Gaji Pokok: Rp 15.000.000
Tunjangan: Rp 3.000.000
Iuran JHT: Rp 1.500.000 (2% dari gaji)
Iuran JKP: Rp 300.000 (0,4% dari gaji, maks Rp 500.000)

Perhitungan Bulanan

Gaji Pokok                    : Rp 15.000.000
Tunjangan                     : Rp  3.000.000
Bruto                         : Rp 18.000.000

Biaya Jabatan (5% maks 500rb): - Rp   500.000
Iuran JHT                     : - Rp  1.500.000
Iuran JKP                     : - Rp    300.000
Neto                          : Rp 16.700.000

PTKP K/1                      : - Rp  5.250.000
Penghasilan Kena Pajak        : Rp 11.450.000

Perhitungan PPh 21:
Lapisan 1 (s.d. 5 juta)      : Rp  5.000.000 ×  5% = Rp   250.000
Lapisan 2 (> 5 - 11.450.000) : Rp  6.450.000 × 15% = Rp   967.500
Total PPh 21 per bulan       : Rp 1.217.500
Total PPh 21 per tahun       : Rp 14.610.000

Contoh Perhitungan 2: Pegawai Tidak Tetap

Dasar Hukum

PMK No. 68/PMK.03/2022 Pasal 8:

Untuk pegawai tidak tetap dan tenaga ahli, PPh 21 dihitung dengan tarif Pasal 17 UU PPh seolah-olah penghasilan dalam satu tahun sudah diterima sekaligus.

Perhitungan

Bruto harian/mingguan
× Faktor Pengali
= Penghasilan Kena Pajak
× Tarif PPh 21 (Pasal 17)
= PPh 21
: Faktor Pengali
= PPh 21 yang dipotong

Faktor Pengali (Per-16/PJ/2016):

Periode Kerja	Faktor Pengali
Harian	300
Mingguan	50
2 Mingguan	25
Bulanan	12

5. Potongan PPh 21 Tambahan

Biaya Jabatan

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9:

Besar: 5% dari bruto, maksimum Rp 6.000.000 per tahun atau Rp 500.000 per bulan
Syarat: Wajib menyertakan NPWP

Iuran Pensiun dan THT/JHT

Jenis Iuran	Potongan	Maksimum
JHT (Jaminan Hari Tua)	2% dari gaji	Sesuai gaji
JKP (Jaminan Kecelakaan Pekerjaan)	0,4% dari gaji	Maks Rp 500.000/bulan
JP (Jaminan Pensiun)	1% dari gaji	Maks Rp 300.000/bulan
JKM (Jaminan Kematian)	0,3% dari gaji	Maks Rp 300.000/bulan

6. Pelaporan PPh 21 melalui Coretax

Langkah-Langkah Pelaporan

Berdasarkan Per-15/PJ/2023:

Akses Coretax.djp.go.id
Login dengan NPWP dan password
Pilih menu e-Filing

2. Buat SPT Masa PPh 21

Pilih jenis SPT: PPh 21
Pilih masa pajak (bulan dan tahun)
Klik "Buat SPT"

3. Input Data Pegawai

Cara A: Manual Entry

Klik "Tambah Pegawai"
Isi data:
- NPWP
- Nama
- Status PTKP
- Penghasilan bruto
- PPh 21 yang dipotong
Klik "Simpan"

Cara B: Upload File

Download template CSV/Excel dari Coretax
Isi data pegawai dalam template
Upload file yang sudah diisi
System akan validasi dan memproses

4. Validasi dan Submit

Cek ringkasan data
Pastikan tidak ada error
Klik "Validasi"
Klik "Submit"
Download bukti lapor (NTTE)

7. Pembayaran PPh 21

Melalui e-Billing

PMK No. 242/PMK.010/2014:

Generate Billing ID di Coretax
Pilih kanal pembayaran:
- ATM (seluruh bank)
- Internet Banking
- Mobile Banking
- Teller Bank Persepsi
Input Billing ID
Lakukan pembayaran
Simpan bukti pembayaran

Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran

Kegiatan	Batas Waktu
Penyetoran PPh 21	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan SPT Masa	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

8. Penalty dan Sanksi

UU KUP Pasal 39:

Pelanggaran	Sanksi
Terlambat lapor (≤ 3 bulan)	Rp 100.000
Terlambat lapor (> 3 bulan)	Rp 200.000
Tidak lapor	Rp 100.000 + 100% dari pajak
Terlambat bayar	2% per bulan (maks 24%)

9. PPh 21 untuk Kasus Khusus

Pegawai Asing (Expatriate)

Per-16/PJ/2016 Pasal 6:

Berlaku tarif PPh 21 biasa
Tambahan biaya hidup: Maksimum 20% dari bruto
PTKP hanya berlaku jika:
- Memiliki NPWP Indonesia
- Berdomisili di Indonesia (> 183 hari dalam 12 bulan)

Pensiun

UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja):

Pensiun dikenakan PPh 21 dengan tarif Pasal 17
Potongan PTKP tetap diberikan
Pemotong: Dana pensiun atau pemberi kerja

Pesangon

UU No. 11 Tahun 2020:

Jenis Pesangon	Potongan PPh
Pesangon	Dikecualikan dari objek PPh (tidak kena pajak)
Uang Manfaat Lainnya	Dikenakan PPh 21 biasa
Penggantian Hak	Dikenakan PPh 21 biasa

10. FAQ PPh 21

Q: Apakah pegawai harian tetap kena PPh 21?

A: Ya, pegawai harian tetap dikenakan PPh 21 dengan perhitungan khusus menggunakan faktor pengali 300.

Q: Berapa tarif PPh 21 untuk gaji di bawah PTKP?

A: Jika penghasilan di bawah atau sama dengan PTKP, PPh 21 = 0 (nol).

Q: Apakah tunjangan hari raya (THR) kena PPh 21?

A: Ya, THR adalah objek PPh 21 dan diperlakukan sama seperti gaji bulanan.

Q: Bagaimana jika pegawai tidak punya NPWP?

A: Dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 3b).

Q: Apakah gaji magang kena PPh 21?

A: Tergantung status. Jika magang dengan insentif, dikenakan PPh 21. Jika magang tanpa bayaran (studi), bukan objek PPh.

Kesimpulan

PPh 21 adalah kewajiban pajak yang tidak bisa dihindari bagi pegawai dan pemberi kerja di Indonesia. Dengan tarif progresif dan PTKP yang sudah disesuaikan melalui PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman yang baik tentang perhitungan PPh 21 sangat penting untuk kepatuhan pajak.

Kunci takeaways:

Tarif PPh 21 menggunakan sistem progresif Pasal 17 (5-35%)
PTKP 2026: Rp 4.500.000 untuk TK/0, bertambah sesuai status
Pelaporan dan penyetoran paling lambat tanggal 10 dan 20
Coretax menjadi wajib untuk pelaporan PPh 21 tahun 2026
Sanksi administratif berlaku untuk keterlambatan

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk perhitungan PPh 21 yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips praktis perhitungan PPh 21 dan update regulasi terbaru? Pantau terus blog AlatPajak untuk informasi terbaru tahun 2026.