Panduan PPh 22 Impor 2026

Pendahuluan

Sebagai importir, memahami PPh Pasal 22 bukan hanya kewajiban administratif tetapi juga kunci untuk mengoptimalkan arus kas dan menghindari denda. Banyak importir masih bingung dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar: kapan PPh 22 harus dipotong? Berapa tarif yang berlaku untuk API-P dan API-U? Bagaimana perhitungan DAS yang benar? Dan yang paling penting, bagaimana sistem Coretax mengubah seluruh proses ini?

Tahun 2026 membawa beberapa penegasan aturan dan integrasi sistem yang perlu dipahami oleh setiap importir. Artikel ini akan membahas secara komprehensif seluk-beluk PPh 22 impor, mulai dari dasar hukum, tarif berdasarkan jenis importir, perhitungan DAS, hingga prosedur pelaporan di era Coretax.

1. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup PPh 22 Impor

Apa itu PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut saat impor barang ke Indonesia. Pajak ini dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada saat barang impor tiba atau dikeluarkan dari tempat penimbunan.

Dasar Hukum PPh 22

PPh 22 impor diatur dalam regulasi berikut:

Regulasi	Fokus Utama
UU No. 7 Tahun 2021	Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
PP No. 55 Tahun 2022	Pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh
PMK No. 154/PMK.010/2022	Tarif dan tata cara PPh 22
Per-11/BC/2022	Pelaksanaan pemungutan PPh 22 oleh DJBC

Objek PPh 22 Impor

PPh 22 dikenakan atas impor barang, kecuali:

Barang tertentu yang dikecualikan (barang penelitian, sampel, dll)
Barang impor dengan nilai pabean di bawah batas tertentu
Barang impor yang sudah dikenakan PPh Final lainnya

2. Tarif PPh 22 Impor Berdasarkan Jenis Importir

Tarif PPh 22 impor bervariasi tergantung pada status importir dan jenis barang. Memilih jenis API yang tepat dapat memberikan penghematan pajak yang signifikan.

a. Importir API-P (Angka Pengenal Importir - Produsen)

Jenis Barang	Tarif PPh 22
Bahan baku/penolong	0,5% x DAS (Dasar Pengenaan)
Barang modal	0,5% x DAS
Barang lainnya	7,5% dari nilai impor

Keuntungan API-P: Tarif lebih rendah untuk bahan baku dan barang modal yang digunakan dalam proses produksi.

b. Importir API-U (Angka Pengenal Importir - Umum)

Jenis Barang	Tarif PPh 22
Semua jenis barang	7,5% dari nilai impor

Catatan: API-U diperuntukkan bagi importir trader yang tidak memproduksi barang.

c. Importir Terdaftar (IT) untuk Kebutuhan Sendiri

Tarif yang dikenakan adalah 2,5% dari nilai impor untuk impor dengan tujuan penggunaan sendiri.

d. Importir yang Kredibel

Importir dengan status Importir Kredible mendapatkan fasilitas:

Tarif PPh 22 yang lebih rendah (0,5%)
Proses clearance lebih cepat
Prioritas pelayanan

Catatan Penting: Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan PPh 22 adalah CIF (Cost, Insurance, Freight) ditambah bea masuk.

3. Cara Menghitung PPh 22 Impor dengan Benar

Rumus Dasar Pengenaan Sementara (DAS)

Untuk importir API-P, perhitungan menggunakan DAS:

DAS = Nilai Impor + Bea Masuk - (Nilai Impor × Tarif Bea Masuk)
PPh 22 = Tarif × DAS

Contoh Perhitungan PPh 22

Contoh 1: Importir API-P (Bahan Baku)

Nilai Impor (CIF)          : Rp 100.000.000
Bea Masuk (10%)            : Rp 10.000.000
Nilai Impor × Tarif BM     : Rp 100.000.000 × 10% = Rp 10.000.000

DAS = Rp 100.000.000 + Rp 10.000.000 - Rp 10.000.000
DAS = Rp 100.000.000

PPh 22 = 0,5% × DAS
PPh 22 = 0,5% × Rp 100.000.000 = Rp 500.000

Contoh 2: Importir API-U

Nilai Impor (CIF)          : Rp 100.000.000
Bea Masuk (10%)            : Rp 10.000.000
Nilai Impor × Tarif BM     : Rp 100.000.000 × 10% = Rp 10.000.000

DAS = Rp 100.000.000 + Rp 10.000.000 - Rp 10.000.000
DAS = Rp 100.000.000

PPh 22 = 7,5% × DAS
PPh 22 = 7,5% × Rp 100.000.000 = Rp 7.500.000

Perbedaan: Dengan contoh di atas, importir API-P hanya membayar Rp 500.000 sementara API-U membayar Rp 7.500.000 untuk nilai impor yang sama.

4. Prosedur Pelaporan PPh 22 di Era Coretax

Sistem Coretax telah mengubah cara pelaporan PPh 22 impor. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Langkah 1: Pemungutan oleh DJBC

PPh 22 dipungut oleh DJBC pada saat:

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disetujui
Barang tiba di tempat penimbunan
Barang keluar dari tempat penimbunan

Langkah 2: Penyetoran ke Kas Negara

PPh 22 yang dipungut disetor melalui:

TPG (Tanda Setoran Pabean) dari DJBC
SSP jika pemotongan dilakukan sendiri
Billing system dari DJP

Langkah 3: Pelaporan di Coretax

Di era Coretax, prosesnya lebih terintegrasi:

Data Otomatis Terbaca
- PPh 22 impor yang dipungut DJBC tercatat otomatis
- Tersedia di menu "Bukti Potong" Coretax
Integrasi DJBC-DJP
- Data PIB dan PPh 22 tersinkronisasi
- Rekon lebih mudah dengan nomor pendaftaran terintegrasi
SPT Masa PPh 22
- Dilaporkan melalui aplikasi Coretax
- Data dari DJBC terbaca otomatis
- Importir tinggal mencocokkan dan submit

5. Kewajiban Pelaporan dan Jatuh Tempo

Kewajiban	Jatuh Tempo
Penyetoran PPh 22	Saat PIB disetujui
SPT Masa PPh 22	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
Bukti Potong	Diterbitkan oleh DJBC

6. Strategi Optimasi PPh 22 untuk Importir

Strategi 1: Pilih API yang Tepat

Ubah API-U ke API-P jika perusahaan memproduksi barang
Pertimbangkan pemisahan importir khusus untuk bahan baku
Hemat pajak hingga 7% untuk bahan baku dan barang modal

Strategi 2: Raih Status Importir Kredible

Pertahankan komplians pajak dan bea masuk
Track record kepatuhan yang baik
Nikmati tarif PPh 22 0,5% untuk semua jenis barang

Strategi 3: Rekon Berkala

Lakukan rekon antara:

Sistem DJBC
Sistem Coretax
Catatan internal perusahaan

Hal ini untuk memastikan:

Tidak ada PPh 22 yang terlewat
Kredit pajak tercatat benar
Tidak ada double payment

Strategi 4: Dokumentasi Lengkap

Simpan dokumen berikut:

PIB dan TPG
Invoice dari supplier luar negeri
Bill of Lading/Airway Bill
Bukti pembayaran PPh 22

7. Sanksi Terkait PPh 22

Pelanggaran	Sanksi
Tidak dipungut/dipotong	200% dari pajak yang seharusnya
Tidak disetor	Bunga 2% per bulan + denda maksimal 48%
Terlambat lapor SPT	Denda Rp 500.000
Tidak lapor SPT	Denda Rp 1.000.000

8. FAQ PPh 22 Impor

Q: Apakah PPh 22 impor bisa dikreditkan?

A: Ya, PPh 22 yang sudah dipungut dapat dikreditkan pada SPT Tahunan PPh Badan atau PPh Orang Pribadi sebagai kredit pajak.

Q: Bagaimana jika nilai PPh 22 di sistem BC berbeda dengan Coretax?

A: Lakukan rekon dan ajukan koreksi jika diperlukan. Hubungi pihak BC dan DJP untuk penyelesaian perbedaan data.

Q: Kapan harus menggunakan API-P vs API-U?

A: Gunakan API-P jika perusahaan memproduksi barang (untuk tarif lebih rendah bahan baku/barang modal). Gunakan API-U untuk kegiatan trading.

Q: Apakah PPh 22 dikenakan untuk sampel barang?

A: Untuk sampel dengan nilai pabean di bawah batas tertentu, dapat diberikan pembebasan. Cek ketentuan terbaru di PMK terkait.

Kesimpulan

PPh 22 impor adalah komponen penting dalam perencanaan pajak perusahaan importir. Memahami perbedaan tarif antara API-P dan API-U, menguasai perhitungan DAS, dan memahami pelaporan di era Coretax akan membantu perusahaan:

Menghindari denda dan sanksi pajak
Mengoptimalkan arus kas dengan tarif yang lebih rendah
Memanfaatkan fasilitas Importir Kredible

Kunci sukses dalam mengelola PPh 22 impor:

Pilih jenis API yang sesuai dengan kegiatan usaha
Pahami perhitungan DAS dengan benar
Rekon secara berkala data BC dan Coretax
Dokumentasi yang rapi dan lengkap
Konsultasi dengan profesional jika terjadi perbedaan

Dengan pendekatan yang disiplin dan terencana, pengelolaan PPh 22 impor bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga peluang untuk efisiensi pajak yang legal dan compliant.

Cari solusi untuk mengelola data pajak impor Anda lebih efisien? Pantau terus blog AlatPajak untuk tips dan strategi perpajakan terbaru tahun 2026.