Pendahuluan

PPh Pasal 23 adalah salah satu jenis pemotongan pajak yang paling sering ditemui dalam dunia bisnis. Setiap kali perusahaan menggunakan jasa pihak lain atau membayar sewa, ada potensi PPh 23 yang harus dipotong dan dilaporkan. Namun, banyak praktisi dan staf pajak masih bingung: jasa apa saja yang kena PPh 23? Berapa tarifnya? Bagaimana cara membuat bukti potong elektronik di Coretax?

Tahun 2026 dengan sistem Coretax telah menyederhanakan proses PPh 23 melalui e-Bupot terintegrasi. Artikel ini akan membahas secara lengkap seluk-beluk PPh 23, mulai dari jenis objek, tarif, perhitungan, hingga prosedur pelaporan di era Coretax.

1. Apa itu PPh Pasal 23?

Definisi PPh 23

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh:

Pemotong pajak (pihak yang membayar)
Atas penghasilan bruto
Yang diterima oleh penerima bukti potong
Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu

Dasar Hukum PPh 23

Regulasi	Isi Utama
UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)	Tarif PPh 23: 15% umum, 19% jasa konstruksi
PP No. 55 Tahun 2022	Pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh
PMK No. 141/PMK.03/2022	Wajib bukti potong untuk PPh 23
Kep-53/PJ/2023	Bentuk dan isi bukti potong elektronik (e-Bupot)

2. Siapa yang Wajib Memotong PPh 23?

Pemotong PPh 23

Kategori	Keterangan
Bentuk Usaha Tetap (BUT)	PT, CV, Firma, Perseorangan yang punya BUT
Instansi pemerintah	Kementerian, lembaga, BUMN/BUMD
Perwakilan dagang asing	Perusahaan asing dengan perwakilan di Indonesia

Penerima PPh 23 (Yang Dipotong)

Orang pribadi (WP OP)
Badan usaha dalam negeri (WP Badan)
BUT (Bentuk Usaha Tetap)
Perwakilan dagang asing
Pihak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia

Catatan: PPh 23 tidak dikenakan jika penerima tidak memiliki NPWP (tarif lebih tinggi 20% atau 100%).

3. Objek PPh 23 dan Tarifnya

a. Jasa Selain Konstruksi (Tarif 15%)

Jenis Jasa	Contoh
Jasa manajemen	Konsultan manajemen, keuangan, HR
Jasa tenaga ahli	Dokter, notaris, akuntan, arsitek, konsultan
- Jasa penunjang bisnis	Jasa kebersihan, security, catering
Jasa perantara	Broker, agen, commission agent
Royalti	Hak cipta, patent, trademark
Sewa harta	Sewa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan
- Bunga	Bunga obligasi, deposito, surat berharga
Dividen	Dividen dari saham (kecuali yang dikecualikan)

b. Jasa Konstruksi (Tarif 19%)

Jasa konstruksi meliputi:

Perencanaan konstruksi
Pelaksanaan konstruksi
Pengawasan konstruksi
Konsultasi konstruksi

c. Perlakuan Khusus

Objek	Perlakuan
Sewa dan jasa ke UMKM	Dipotong PPh Final 0,5% (bukan PPh 23)
- Jasa langsung ke produksi	Bukan objek PPh 23 (bagian HPP)
Jasa yang kena PPh Final	Tidak dipotong PPh 23

4. Cara Menghitung PPh 23

Rumus Dasar

PPh 23 = (Nilai Bruto - PPN) × Tarif

Contoh Perhitungan

Contoh 1: Jasa Konsultan (Bukan PKP)

Nilai jasa       : Rp 100.000.000
PPN (12%)        : Rp 12.000.000
DPP              : Rp 100.000.000 (karena bukan PKP)
PPh 23 (15%)     : 15% × Rp 100.000.000 = Rp 15.000.000
Total dibayar    : Rp 100.000.000 + Rp 12.000.000 + Rp 15.000.000
                = Rp 127.000.000

Contoh 2: Jasa Konsultan (PKP)

Nilai jasa       : Rp 100.000.000
DPP (after PPN)  : Rp 89.285.714 (100M / 1.12)
PPN (12%)        : Rp 10.714.286
PPh 23 (15%)     : 15% × Rp 89.285.714 = Rp 13.392.857
Total dibayar    : Rp 100.000.000 + Rp 13.392.857
                = Rp 113.392.857

Contoh 3: Sewa Kendaraan

Biaya sewa       : Rp 50.000.000 (sudah termasuk PPN)
DPP              : Rp 44.642.857 (50M / 1.12)
PPN              : Rp 5.357.143
PPh 23 (15%)     : 15% × Rp 44.642.857 = Rp 6.696.429
Total dibayar    : Rp 50.000.000 + Rp 6.696.429
                = Rp 56.696.429

5. Prosedur Pemotongan PPh 23 di Coretax

Langkah 1: Identifikasi Objek Pemotongan

Sebelum membayar, tentukan:

Apakah jasa tersebut objek PPh 23?
Apakah penerima memiliki NPWP?
Apakah penerima adalah PKP?
Berapa tarif yang berlaku?

Langkah 2: Minta Data Penerima

Dokumen yang diperlukan:

NPWP
Surat Keterangan Terdaftar sebagai PKP (jika ada)
Nama dan alamat lengkap
Nomor telepon dan email

Langkah 3: Buat e-Bupot di Coretax

Login ke akun Coretax
Pilih menu "e-Bupot" → "Buat Bukti Potong"
Pilih jenis pajak (PPh 23)
Isi data penerima:
- NPWP
- Nama
- Alamat
- Jumlah bruto
- PPN (jika ada)
- Tarif
Generate bukti potong
Kirim ke penerima (otomatis via email)

Langkah 4: Potong dan Setor

Pemotongan: Kurangi PPh 23 dari pembayaran
Penyetoran: Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya (Jan-Nov) atau tgl 15 Januari (untuk Desember)

Langkah 5: Lapor SPT Masa

Jatuh tempo: Tgl 20 bulan berikutnya
Dilaporkan melalui Coretax
Data e-Bupot otomatis terbaca

6. Wajib Bukti Potong PPh 23

Apa yang Dimaksud?

Sejak 2022, penerima bukti potong wajib memiliki bukti potong PPh 23 untuk:

Dikreditkan dalam SPT Tahunan
Menyesuaikan jika ada kesalahan
Meminimalkan risiko pemeriksaan

Kewajiban Pemotong

Wajib menerbitkan bukti potong untuk setiap transaksi
Wajib mengirimkan bukti potong ke penerima
Wajib mengunggah ke sistem DJP

Kewajiban Penerima

Wajib meminta bukti potong dari pemotong
Wajib mengecek kebenaran data
Wajib melaporkan dalam SPT Tahunan sebagai kredit pajak

7. Integrasi PPh 23 dengan Coretax

Fitur e-Bupot di Coretax

Coretax menyediakan fitur untuk:

Menerbitkan bukti potong elektronik
Mengirim bukti potong ke penerima otomatis
Menyimpan dan mengelola bukti potong
Rekon data dengan pihak penerima

Rekon Bukti Potong

Lakukan rekon berkala:

Download bukti potong dari Coretax
Cocokkan dengan data pembukuan internal
Sesuaikan jika ada perbedaan
Hubungi pihak terkait jika ada masalah

8. PPh 23 untuk Jasa Konstruksi

Khusus Jasa Konstruksi (Tarif 19%)

Tahap	Pemotong	Tarif
Progress payment	Pemberi kerja	19% dari DPP
Retention	Pemberi kerja	19% dari nilai retention

Dokumen Pendukung

Kontrak kerja konstruksi
Sertifikat badan usaha jasa konstruksi (SBUJK)
Progress report
Invoice/billing

9. Sanksi Terkait PPh 23

Pelanggaran	Sanksi
Tidak dipotong/dipungut	200% dari pajak yang seharusnya
Tidak disetor	Bunga 2% per bulan + denda
Terlambat setor	Bunga 2% per bulan
- Terlambat lapor SPT	Denda Rp 500.000
Tidak lapor SPT	Denda Rp 1.000.000
Tidak buat bukti potong	Denda Rp 1.000.000 per bukti

10. FAQ PPh 23

Q: Apakah semua jasa kena PPh 23?

A: Tidak. Jasa yang langsung berhubungan dengan produksi biasanya bukan objek PPh 23.

Q: Bagaimana jika vendor tidak punya NPWP?

A: Tarif PPh 23 menjadi 20% (lebih tinggi 100% dari tarif normal).

Q: Apakah PPh 23 bisa dikreditkan oleh vendor?

A: Ya, PPh 23 yang dipotong dapat dikreditkan oleh vendor dalam SPT Tahunannya.

Q: Kapan harus menerbitkan bukti potong?

A: Bukti potong harus diterbitkan saat atau sebelum pembayaran dilakukan.

Q: Apakah sewa kepada karyawan kena PPh 23?

A: Bisa dikenakan PPh 23, tergantik jenis sewanya (rumah, kendaraan, dll).

Dasar Hukum dan Referensi Hukum

Peraturan Perpajakan Terkait

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Penyesuaian tarif PPh 23 menjadi 15% umum, 19% jasa konstruksi
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 23: PPh atas penghasilan sehubungan dengan jasa
- Pasal 4: Objek dan bukan objek pajak
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022
- Pelaksanaan pemotongan/pemungutan PPh
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2022
- Wajib bukti potong untuk PPh 23
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 53/PJ/2023
- Bentuk dan isi bukti potong elektronik (e-Bupot)
Peraturan Menteri Keuangan No. 266/PMK.03/2010
- Pelaporan PPh masa Pasal 23

Objek PPh 23 dan Tarifnya (Lengkap)

Jenis Jasa	Tarif	Dasar Hukum
Jasa manajemen	15%	UU HPP
Jasa tenaga ahli	15%	UU HPP
Jasa penunjang bisnis	15%	UU HPP
Jasa perantara	15%	UU HPP
Royalti	15%	UU 36/2008
Sewa harta	15%	UU 36/2008
Bunga	15%	UU 36/2008
Dividen	15%	UU 36/2008
Jasa konstruksi	19%	UU HPP
Jasa perencanaan konstruksi	19%	UU HPP
Jasa pengawasan konstruksi	19%	UU HPP

Perlakuan Khusus

Objek	Perlakuan	Dasar Hukum
Sewa dan jasa ke UMKM	PPh Final 0,5% (bukan PPh 23)	PP 23/2018
Jasa langsung ke produksi	Bukan objek PPh 23	UU 36/2008 Pasal 4
Jasa yang kena PPh Final	Tidak dipotong PPh 23	UU 36/2008 Pasal 4(2)

Tarif Khusus Tanpa NPWP

Kondisi	Tarif	Dasar Hukum
Penerima tidak memiliki NPWP	20% (100% lebih tinggi)	UU 36/2008 Pasal 23 ayat 1b
Penerima tidak dapat menunjukkan NPWP	20% (100% lebih tinggi)	UU 36/2008 Pasal 23 ayat 1b

Catatan Penting

PPh 23 dikenakan atas bruto (sebelum dikurangi biaya)
Untuk PKP, DPP = Nilai jasa ÷ 1,12 (karena PPN)
Untuk non-PKP, DPP = Nilai jasa
PPh 23 dapat dikreditkan oleh penerima dalam SPT Tahunan
Bukti potong wajib dibuat untuk setiap transaksi

Kesimpulan

PPh 23 adalah pemotongan pajak penting yang sering ditemui dalam dunia bisnis. Memahami jenis objek, tarif yang tepat, dan prosedur yang benar akan membantu:

Menghindari denda dan sanksi
Meminimalkan risiko pajak
Membangun hubungan bisnis yang baik dengan vendor

Kunci sukses mengelola PPh 23:

Pahami jenis jasa yang termasuk objek PPh 23
Gunakan e-Bupot di Coretax
Jaga konsistensi data antara bukti potong dan pembukuan
Lapor dan setor tepat waktu
Rekon secara berkala dengan vendor

Dengan pendekatan yang disiplin dan sistem yang baik, pengelolaan PPh 23 bukan lagi beban tetapi bagian dari manajemen pajak yang efisien.

Baca Juga

E-Bupot 2026: Panduan Lengkap Bukti Potong Elektronik - Cara membuat bukti potong elektronik di Coretax untuk PPh 23, PPh 21, dan PPh 4(2) dengan fitur auto-sync ke SPT Masa.
PPh Badan 2026: Tarif 20% dan Perhitungan Lengkap - Panduan lengkap PPh badan untuk perusahaan, termasuk cara mengkreditkan PPh 23 dalam SPT Tahunan.
PPh Pasal 25 2026: Kredit Pajak Masa dan Perhitungan Lengkap - Panduan angsuran PPh bulanan berdasarkan SPT tahunan lalu, lengkap dengan hubungan ke PPh 24 dan PPh 29.

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk implementasi yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin solusi untuk mengelola bukti potong pajak lebih efisien? Pantau terus blog AlatPajak untuk tips dan strategi perpajakan terbaru tahun 2026.