Pendahuluan

PPh Pasal 25 merupakan mekanisme angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak secara bulanan dalam tahun berjalan. Berbeda dengan PPh Pasal 21, 22, 23, atau 26 yang dipotong oleh pihak lain, PPh Pasal 25 adalah kewajiban pembayaran langsung yang harus dikelola sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak Badan, PPh Pasal 25 memiliki peran strategis sebagai kredit pajak yang akan mengurangi kewajiban PPh Badan di akhir tahun. Dengan implementasi penuh sistem CoreTax pada tahun 2026, pemahaman tentang mekanisme PPh Pasal 25 menjadi semakin penting untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi manajemen arus kas perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif seluruh aspek PPh Pasal 25 tahun 2026, mulai dari dasar hukum, siapa yang wajib membayar, rumus perhitungan angsuran, hubungan dengan PPh Badan dan PPh 29, hingga panduan pelaporan di sistem CoreTax.

Dasar Hukum PPh Pasal 25

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Ketentuan Utama
1	UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008 (Pasal 25)	Angsuran PPh dalam tahun berjalan
2	UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)	Penyesuaian ketentuan perpajakan
3	UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)	Harmonisasi tarif dan administrasi pajak
4	PP No. 58 Tahun 2023	Perubahan tarif PPh Badan
5	PMK No. 254/PMK.03/2008	Tata cara pelunasan PPh Pasal 25
6	Per-14/PJ/2015	Prosedur pelaporan SPT Masa PPh 25

Landasan Konstitusional

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1):

"Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak, kecuali pajak penghasilan yang dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penghasilan kotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan setiap bulan berdasarkan angsuran yang besarnya sama."

1. Apa itu PPh Pasal 25?

Definisi dan Konsep Dasar

PPh Pasal 25 adalah angsuran bulanan Pajak Penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Besaran angsuran ditentukan berdasarkan PPh terutang pada SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya dibagi 12 bulan.

Perbedaan PPh Pasal 25 dengan PPh Lainnya

Jenis PPh	Karakteristik	Pihak yang Membayar
PPh 21	Dipotong dari penghasilan pegawai	Pemberi kerja (pemotong)
PPh 22	Dipungut pada impor/perdagangan	Importir/pedagang (pemungut)
PPh 23	Dipotong dari jasa/dividen	Pemberi jasa (pemotong)
PPh 25	Dibayar sendiri langsung	Wajib Pajak sendiri
PPh 29	Kurang/lebih bayar tahunan	Wajib Pajak (setelah SPT)

Tujuan Implementasi PPh 25

Meratakan penerimaan negara - Pajak diterima setiap bulan, bukan sekali setahun
Meringankan beban Wajib Pajak - Pembayaran bertahap lebih mudah dikelola
Meningkatkan kepatuhan - Kewajiban rutin membentuk disiplin pajak
Meminimalkan PPh 29 - Angsuran yang tepat mengurangi kurang bayar di akhir tahun

2. Siapa yang Wajib Bayar PPh 25?

Klasifikasi Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak	Kewajiban PPh 25	Keterangan
Wajib Pajak Badan	WAJIB	Semua badan usaha tanpa terkecuali
Wajib Pajak Orang Pribadi (Usaha)	WAJIB	Menyelenggarakan pembukuan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Pekerjaan Bebas)	WAJIB	Memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas
Wajib Pajak Karyawan Murni	TIDAK WAJIB	PPh 21 sudah dipotong pemberi kerja

Kriteria Kewajiban PPh 25

Wajib Pajak wajib membayar PPh 25 jika memenuhi kriteria:

Memiliki kewajiban PPh terutang pada SPT Tahunan tahun sebelumnya
Menyelenggarakan pembukuan untuk WP Orang Pribadi usaha
Tidak dalam status pailit yang telah diputuskan pengadilan
Masih aktif menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan

Siapa yang Tidak Wajib PPh 25?

Kondisi	Status PPh 25	Alasan
Tahun pertama usaha	Tidak ada	Belum ada SPT Tahunan sebelumnya
Rugi tahun sebelumnya	Tidak ada	PPh terutang = 0
Pailit (putusan pengadilan)	Dibebaskan	Status hukum khusus
Hanya penghasilan final	Tidak ada	Sudah dipotong final

3. Cara Hitung Angsuran PPh 25

Rumus Dasar Perhitungan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1):

PPh 25 per bulan = PPh Terutang (SPT Tahunan tahun lalu) ÷ 12

Rumus Lengkap dengan Komponen Kredit

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) dan (3):

PPh 25 per bulan = (PPh Terutang + PPh 24 - Kredit Pajak Lain) ÷ 12

Keterangan:

PPh Terutang: PPh yang harus dibayar pada SPT Tahunan tahun sebelumnya
PPh 24: Kredit pajak luar negeri yang dikreditkan
Kredit Pajak Lain: PPh 21, 22, 23, 26 yang sudah dipotong/dipungut

Perhitungan untuk Wajib Pajak Badan

Rumus PPh 25 Badan:

Penghasilan Kena Pajak (SPT tahun lalu)
× Tarif PPh Badan (20% untuk 2026)
= PPh Badan Terutang
+ PPh 24 (kredit pajak luar negeri)
- PPh yang telah dipotong/dipungut (PPh 22, 23, 26)
= PPh Terutang
÷ 12 bulan
= PPh 25 per bulan

Contoh Perhitungan 1: Badan Sederhana

Data SPT Tahunan PT Maju Jaya 2025:

Komponen	Nilai
Penghasilan Kena Pajak	Rp 6.000.000.000
PPh Badan (20%)	Rp 1.200.000.000
PPh 22 yang dipungut	Rp 50.000.000
PPh 23 yang dipotong	Rp 75.000.000
PPh Terutang	Rp 1.075.000.000

Perhitungan PPh 25:

PPh 25 per bulan = PPh Terutang ÷ 12
                 = Rp 1.075.000.000 ÷ 12
                 = Rp 89.583.333

Maka, PT Maju Jaya wajib membayar PPh 25:
Rp 89.583.333 setiap bulan selama tahun 2026

Contoh Perhitungan 2: Badan dengan PPh 24 (Kredit Pajak Luar Negeri)

Data SPT Tahunan PT Global Trading 2025:

Komponen	Nilai
Penghasilan Kena Pajak (Domestik)	Rp 8.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (Luar Negeri)	Rp 2.000.000.000
Total PKP	Rp 10.000.000.000
PPh Badan (20%)	Rp 2.000.000.000
PPh 24 (kredit pajak Singapura)	Rp 200.000.000
PPh 22 dan 23	Rp 100.000.000
PPh Terutang	Rp 1.700.000.000

Perhitungan PPh 25:

PPh 25 per bulan = (PPh Terutang + PPh 24) ÷ 12
                 = (Rp 1.700.000.000 + Rp 200.000.000) ÷ 12
                 = Rp 1.900.000.000 ÷ 12
                 = Rp 158.333.333

PT Global Trading wajib membayar PPh 25:
Rp 158.333.333 per bulan selama tahun 2026

Contoh Perhitungan 3: Badan dengan Kerugian

Data SPT Tahunan PT Restu Sejahtera 2025:

Komponen	Nilai
Penghasilan Bruto	Rp 5.000.000.000
Biaya Operasional	Rp 6.500.000.000
Rugi Bersih	(Rp 1.500.000.000)
PPh Terutang	Rp 0

Perhitungan PPh 25:

PPh 25 per bulan = PPh Terutang ÷ 12
                 = Rp 0 ÷ 12
                 = Rp 0

PT Restu Sejahtera TIDAK WAJIB membayar PPh 25 tahun 2026

Catatan: Kerugian tahun 2025 dapat dikompensasikan hingga 5 tahun ke depan sesuai Pasal 32 UU PPh.

Contoh Perhitungan 4: Badan Tahun Pertama Usaha

Skenario: PT Startup Indonesia berdiri pada Januari 2026

Status PPh 25: TIDAK ADA

Alasan: Belum memiliki SPT Tahunan tahun sebelumnya

Pada tahun 2027, PPh 25 akan dihitung berdasarkan SPT 2026

Tabel Ringkasan Perhitungan PPh 25

Skenario	PPh Terutang	PPh 24	PPh 25/bulan
Badan Laba Besar	Rp 2.400.000.000	Rp 0	Rp 200.000.000
Badan dengan PPh 24	Rp 1.800.000.000	Rp 300.000.000	Rp 175.000.000
Badan Laba Kecil	Rp 240.000.000	Rp 0	Rp 20.000.000
Badan Rugi	Rp 0	Rp 0	Rp 0
Badan Tahun Pertama	N/A	N/A	Tidak ada

4. Hubungan PPh 25 dengan PPh Badan

Konsep Kredit Pajak

PPh Pasal 25 berfungsi sebagai kredit pajak yang akan mengurangi kewajiban PPh Badan di akhir tahun pajak. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Alur Kredit Pajak:

Tahun Berjalan (2026)
        |
        v
[ PPh 25 dibayar 12x ]
        |
        v
[ PPh 21, 22, 23, 26 dipotong/dipungut ]
        |
        v
[ Akhir Tahun: Hitung PPh Badan ]
        |
        v
SPT Tahunan 2026:
+ PPh Badan Terutang
- PPh 25 (12 bulan)
- PPh 21, 22, 23, 26
- PPh 24 (kredit pajak LN)
= PPh 29 (Lebih/Kurang Bayar)

Integrasi PPh 25 dan PPh Badan

Komponen	Fungsi	Perhitungan
PPh Badan	Pajak tahunan	PKP x 20%
PPh 25	Kredit pajak	Dikurangkan dari PPh Badan
PPh 22, 23, 26	Kredit pajak	Dikurangkan dari PPh Badan
PPh 24	Kredit pajak LN	Dikurangkan dari PPh Badan
PPh 29	Selisih	PPh Badan - Total Kredit

Diagram Hubungan PPh Badan dan PPh 25

           PERHITUNGAN PPH BADAN 2026
           ==========================

           Penghasilan Kena Pajak
                    |
                    v
           [ Tarif PPh Badan 20% ]
                    |
                    v
           PPh Badan Terutang
                    |
        +-----------+-----------+
        |           |           |
        v           v           v
   [- PPh 25]  [- PPh 24]  [- PPh 22/23/26]
   (12 bulan)  (kredit LN)  (dipotong)
        |           |           |
        +-----------+-----------+
                    |
                    v
           PPh Pasal 29
        (Kurang/Lebih Bayar)

Dampak PPh 25 terhadap Arus Kas

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Cash Flow	Menghindari pembayaran besar di akhir tahun	Beban bulanan tetap
PPh 29	Meminimalkan kurang bayar	Risiko lebih bayar jika over-angsur
Budgeting	Prediktabilitas pengeluaran pajak	Perlu alokasi dana rutin

5. Hubungan PPh 25 dengan PPh 29

Definisi PPh Pasal 29

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 29:

"Selisih lebih antara pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak dengan jumlah pajak yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah pajak yang dipotong dan atau dipungut oleh pihak lain dalam tahun pajak yang bersangkutan, harus dibayar dan disetorkan oleh Wajib Pajak sendiri sebelum SPT Tahunan disampaikan."

Formula PPh 29

PPh 29 = PPh Terutang - Total Kredit Pajak

Dimana:
Total Kredit Pajak = PPh 25 (12 bulan)
                   + PPh 21 yang dipotong
                   + PPh 22 yang dipungut
                   + PPh 23 yang dipotong
                   + PPh 24 (kredit pajak luar negeri)
                   + PPh 26 yang dipotong

Contoh PPh 29 Kurang Bayar

Data PT Sukses Makmur - SPT Tahunan 2026:

Komponen	Nilai
PPh Badan Terutang	Rp 2.400.000.000
PPh 25 (12 x Rp 150 juta)	Rp 1.800.000.000
PPh 22 dan 23	Rp 200.000.000
PPh 24	Rp 100.000.000
Total Kredit	Rp 2.100.000.000

Perhitungan PPh 29:

PPh 29 = PPh Terutang - Total Kredit
       = Rp 2.400.000.000 - Rp 2.100.000.000
       = Rp 300.000.000 (Kurang Bayar)

PT Sukses Makmur harus membayar PPh 29:
Rp 300.000.000 sebelum menyampaikan SPT Tahunan 2026

Contoh PPh 29 Lebih Bayar

Data PT Berkah Abadi - SPT Tahunan 2026:

Komponen	Nilai
PPh Badan Terutang	Rp 1.500.000.000
PPh 25 (12 x Rp 150 juta)	Rp 1.800.000.000
PPh 22 dan 23	Rp 150.000.000
PPh 24	Rp 50.000.000
Total Kredit	Rp 2.000.000.000

Perhitungan PPh 29:

PPh 29 = PPh Terutang - Total Kredit
       = Rp 1.500.000.000 - Rp 2.000.000.000
       = -Rp 500.000.000 (Lebih Bayar)

PT Berkah Abadi dapat:
1. Mengajukan restitusi, atau
2. Mengkompensasikan ke tahun berikutnya

Tabel Skenario PPh 29

Kondisi	PPh Terutang vs Kredit	Hasil PPh 29	Tindakan
Kurang Bayar	PPh Terutang > Kredit	Positif	Bayar sebelum SPT
Lebih Bayar	PPh Terutang < Kredit	Negatif	Ajukan restitusi/kompensasi
Nihil	PPh Terutang = Kredit	Nol	Tidak ada pembayaran

6. Pelaporan PPh 25 di CoreTax

Persiapan Sebelum Pelaporan

Siapkan data SPT Tahunan tahun lalu
- PPh terutang
- PPh 24 (jika ada)
- PPh 22, 23, 26 yang dipotong
Hitung angsuran PPh 25
- Gunakan rumus yang telah dijelaskan
- Simpan kalkulasi sebagai arsip
Siapkan akses CoreTax
- Pastikan akun aktif
- Siapkan passphrase dan token

Langkah-Langkah Pelaporan di CoreTax

Akses portal CoreTax di coretax.djp.go.id
Masukkan NPWP dan password
Masukkan kode OTP yang dikirim ke email/HP terdaftar
Klik "Login"

2. Generate Billing ID untuk Pembayaran

Pilih menu "E-Billing"
Klik "Buat Billing"
Pilih jenis pajak: PPh Pasal 25
Isi data:
- Masa pajak (bulan dan tahun)
- Nominal PPh 25
- Jenis setoran (SPN)
Klik "Generate Billing ID"
Simpan Billing ID yang muncul

3. Lakukan Pembayaran

Kanal Pembayaran	Langkah
ATM	Pilih menu Pembayaran > Pajak > Input Billing ID
Internet Banking	Pilih menu Pembayaran > Pajak > Input Billing ID
Mobile Banking	Pilih menu Pembayaran > Pajak > Input Billing ID
Teller Bank Persepsi	Serahkan Billing ID ke teller
MPajak	Pilih menu Pembayaran > Input Billing ID

4. Pelaporan SPT Masa PPh 25

Kembali ke dashboard CoreTax
Pilih menu "e-Filing"
Pilih "SPT Masa" > "PPh Pasal 25"
Klik "Buat SPT Baru"
Isi data SPT:
- Masa pajak
- Tahun pajak
- Nominal PPh 25 yang dibayar
- Billing ID pembayaran
Klik "Validasi"
Periksa data yang tervalidasi
Klik "Submit"
Download NTTE (Nomor Transaksi Tanda Terima Elektronik)

Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran

Kegiatan	Batas Waktu	Denda Keterlambatan
Pembayaran PPh 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Bunga 2% per bulan
Pelaporan SPT Masa	Tanggal 20 bulan berikutnya	Sanksi Rp 100.000 - Rp 1.000.000

Contoh Timeline PPh 25

PPh 25 Masa Januari 2026:
- Batas bayar: 15 Februari 2026
- Batas lapor: 20 Februari 2026

PPh 25 Masa Desember 2026:
- Batas bayar: 15 Januari 2027
- Batas lapor: 20 Januari 2027

7. Kasus Khusus PPh 25

Kasus 1: Perubahan Besaran PPh 25

Pertanyaan: Apakah PPh 25 bisa diubah di tengah tahun?

Jawaban: Ya, dalam kondisi tertentu:

Kondisi	Tindakan	Dasar Hukum
PPh 25 terlalu tinggi	Ajukan pengurangan	Pasal 25 ayat (4)
PPh 25 terlalu rendah	Naikkan angsuran sukarela	Pasal 25 ayat (5)
Perubahan kondisi usaha	Sesuaikan angsuran	PMK 254/PMK.03/2008

Prosedur Pengurangan PPh 25:

Ajukan permohonan ke KPP
Lampirkan proyeksi laba/rugi
Tunggu keputusan (maksimal 3 bulan)
Terapkan angsuran baru setelah disetujui

Kasus 2: Wajib Pajak dengan Beberapa Jenis Usaha

Skenario: PT Diversified memiliki 3 unit usaha berbeda

Perhitungan PPh 25:
- PPh Terutang SPT 2025 (konsolidasi): Rp 500.000.000
- PPh 25 per bulan: Rp 500.000.000 ÷ 12 = Rp 41.666.667

Catatan: PPh 25 dihitung dari SPT konsolidasi,
bukan per unit usaha

Kasus 3: Penggabungan atau Pepecahan Badan

Kejadian	Dampak PPh 25
Penggabungan	Badan baru mengambil alih kewajiban
Pecah	Dibagi proporsional sesuai aset
Likuidasi	Dihentikan sejak tanggal likuidasi

Kasus 4: Wajib Pajak dengan Nihil atau Lebih Bayar

Status SPT	PPh 25 Tahun Berikutnya
Nihil	Tidak ada PPh 25
Lebih Bayar (restitusi)	Tidak ada PPh 25
Lebih Bayar (kompensasi)	Perhitungan khusus

8. Sanksi dan Keterlambatan

Sanksi Keterlambatan Pembayaran

UU KUP Pasal 39 ayat (2):

Keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 dikenakan bunga 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari jatuh tempo sampai tanggal bayar.

Contoh:

PPh 25 Januari 2026: Rp 100.000.000
Jatuh tempo: 15 Februari 2026
Dibayar: 25 Februari 2026 (terlambat 10 hari)

Sanksi bunga = 2% × Rp 100.000.000 = Rp 2.000.000
Total bayar = Rp 100.000.000 + Rp 2.000.000 = Rp 102.000.000

Sanksi Keterlambatan Pelaporan

Keterlambatan	Sanksi
SPT Masa tidak disampaikan	Rp 500.000
SPT Masa terlambat (≤3 bulan)	Rp 100.000
SPT Masa terlambat (>3 bulan)	Rp 200.000
SPT Masa terlambat (>24 bulan)	Rp 1.000.000

Sanksi Tidak Bayar PPh 25

Pelanggaran	Sanksi	Dampak
Tidak bayar sama sekali	Bunga 2% per bulan (maks 24 bulan)	PPh 29 besar
Sengaja tidak bayar	Sanksi pidana	Pidana penjara

9. Tips dan Best Practices

Tip 1: Perencanaan Arus Kas

Contoh Budget PPh 25 Tahunan:

PPh 25 per bulan: Rp 100.000.000
Total setahun: Rp 1.200.000.000

Alokasikan dalam cash flow proyeksi:
- Bulanan: Rp 100.000.000 (wajib)
- Buffer: Rp 50.000.000 (antisipasi PPh 29)

Tip 2: Evaluasi Berkala

Periode	Evaluasi	Tindakan
Kuartal 1	Bandingkan PPh 25 vs realisasi	Sesuaikan proyeksi
Kuartal 2	Hitung estimasi PPh Badan	Antisipasi PPh 29
Kuartal 3	Review kredit pajak	Optimasi kompensasi
Kuartal 4	Finalisasi perhitungan	Siapkan SPT

Tip 3: Dokumentasi Lengkap

Simpan dokumen berikut:

Bukti pembayaran PPh 25 (12 bulan)
Billing ID dan NTPN
NTTE SPT Masa
Kalkulasi PPh 25
Rekonsiliasi dengan SPT Tahunan

Tip 4: Manfaatkan e-Filing CoreTax

Keuntungan:

Proses lebih cepat
Bukti lapor otomatis
Tersimpan di sistem
Akses 24/7

10. FAQ PPh 25

Q1: Apakah PPh 25 wajib dibayar jika perusahaan rugi tahun ini?

A: Ya, PPh 25 dihitung berdasarkan SPT Tahunan tahun lalu, bukan kondisi tahun berjalan. Jika tahun lalu laba, tetap wajib bayar PPh 25 meski tahun ini rugi. Namun, kelebihan PPh 25 dapat dikompensasikan atau direstitusi di SPT Tahunan.

Q2: Bagaimana jika perusahaan baru berdiri tahun ini?

A: Tidak ada kewajiban PPh 25 di tahun pertama karena belum ada SPT Tahunan sebelumnya. PPh 25 mulai berlaku di tahun kedua berdasarkan SPT Tahunan tahun pertama.

Q3: Apakah PPh 25 bisa berbeda setiap bulan?

A: Tidak. PPh 25 dihitung satu kali berdasarkan SPT Tahunan tahun lalu dan dibagi 12. Angsuran harus sama setiap bulan, kecuali ada pengajuan pengurangan yang disetujui.

Q4: Bagaimana jika PPh 25 terlalu besar dibanding PPh sebenarnya?

A: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan PPh 25 ke KPP dengan melampirkan proyeksi laba/rugi tahun berjalan. Jika disetujui, angsuran disesuaikan.

Q5: Apakah ada sanksi jika PPh 25 tidak dibayar?

A: Ya. Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan dari jumlah yang kurang dibayar. Selain itu, akan timbul PPh 29 yang besar di akhir tahun.

Q6: Kapan PPh 25 untuk masa Desember harus dibayar?

A: PPh 25 masa Desember harus dibayar paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Januari.

Q7: Apakah PPh 25 berlaku untuk semua jenis badan?

A: Ya, semua Wajib Pajak Badan (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dll) yang memiliki PPh terutang pada SPT Tahunan sebelumnya wajib membayar PPh 25.

Q8: Bagaimana cara mengetahui besaran PPh 25?

A: Lihat pada SPT Tahunan tahun sebelumnya. Besaran PPh 25 = (PPh Terutang + PPh 24) ÷ 12. Informasi ini juga dapat dilihat di sistem CoreTax.

Q9: Apakah pembayaran PPh 25 bisa dikompensasikan?

A: PPh 25 tidak bisa dikompensasikan langsung. Namun, kelebihan PPh 25 akan menjadi PPh 29 lebih bayar yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya atau diajukan restitusi.

Q10: Bagaimana jika NPWP badan berubah?

A: NPWP badan bersifat tetap. Jika ada perubahan struktur (merger, demerger), kewajiban PPh 25 dialihkan sesuai ketentuan peralihan.

Kesimpulan

PPh Pasal 25 merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi sebagai angsuran pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Pemahaman yang komprehensif tentang perhitungan, pelaporan, dan hubungannya dengan PPh Badan dan PPh 29 sangat krusial untuk kepatuhan dan efisiensi manajemen pajak perusahaan.

Poin-Poin Kunci:

PPh 25 = (PPh Terutang + PPh 24) ÷ 12 - rumus dasar perhitungan
Wajib dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui CoreTax
Fungsi sebagai kredit pajak yang mengurangi PPh Badan di akhir tahun
Hubungan erat dengan PPh 29 - selisih angsuran dan pajak terutang

Dengan perencanaan yang tepat dan pemahaman yang baik tentang mekanisme PPh Pasal 25, Wajib Pajak Badan dapat mengoptimalkan cash flow, meminimalkan risiko PPh 29 kurang bayar, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Referensi

Peraturan Perpajakan Terkait

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 25: Angsuran PPh dalam tahun berjalan
- Pasal 24: Kredit pajak luar negeri
- Pasal 29: Kurang atau lebih bayar pajak
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Pasal 39: Sanksi administrasi
Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Penyesuaian tarif PPh Badan
Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008
- Tata cara pelunasan PPh Pasal 25
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 14/PJ/2015
- Tata cara pelaporan SPT Masa PPh 25

Tabel Ringkasan PPh 25

Aspek	Ketentuan
Subjek	WP Badan dan WP OP usaha
Dasar Hitung	SPT Tahunan tahun sebelumnya
Rumus	(PPh Terutang + PPh 24) ÷ 12
Batas Bayar	Tanggal 15 bulan berikutnya
Batas Lapor	Tanggal 20 bulan berikutnya
Sanksi Terlambat	Bunga 2% per bulan
Media Pelaporan	CoreTax

Baca Juga

PPh Badan 2026: Tarif 20% dan Perhitungan Lengkap - Panduan lengkap PPh Badan dengan tarif 20%, perhitungan, kompensasi rugi, dan pelaporan SPT Tahunan.
E-Bupot 2026: Panduan Lengkap Bukti Potong Elektronik - Cara membuat dan mengelola bukti potong elektronik untuk PPh 21, 22, 23 di sistem CoreTax.
PPh 23 2026: Tarif, Cara Hitung, dan Pelaporan - Panduan pemotongan PPh 23 atas jasa dengan tarif 15% dan pelaporan melalui e-Bupot.
Sengketa Pajak: Keberatan dan Banding 2026 - Prosedur mengajukan keberatan dan banding jika terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak.

Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif dan tidak menggantikan konsultasi profesional. Untuk kasus perpajakan yang kompleks, disarankan berkonsultasi dengan konsultan pajak berlisensi.

Ingin mendapatkan update terbaru seputar perpajakan Indonesia? Kunjungi blog AlatPajak secara berkala untuk informasi dan panduan praktis perpajakan tahun 2026.