PPh Badan 2026

Pendahuluan

PPh Badan adalah salah satu pajak penghasilan terbesar di Indonesia. Dengan penurunan tarif dari 25% menjadi 22% (2022) dan kemudian 20% (2023+), Indonesia menjadi salah satu negara dengan tarif pajak badan yang kompetitif di Asia Tenggara.

Bagi pelaku usaha dan pemilik perusahaan, memahami PPh Badan sangat penting untuk:

Menghitung kewajiban pajak dengan akurat
Mengoptimalkan efisiensi pajak
Memanfaatkan fasilitas yang tersedia
Mengelola arus kas perusahaan

Artikel ini akan membahas secara lengkap PPh Badan Indonesia tahun 2026, meliputi tarif 20%, cara perhitungan, kompensasi rugi, fasilitas pajak, hingga pelaporan SPT Tahunan badan.

Dasar Hukum PPh Badan

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Ketentuan
1	UU No. 36 Tahun 2008	Pajak Penghasilan (PPh Badan)
2	UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)	Penyesuaian tarif PPh Badan
3	PP No. 15 Tahun 2022	Perubahan ketentuan PPh Badan
4	PMK No. 199/PMK.03/2018	Pelaksanaan PPh Badan
5	Per-1/PJ/2022	Penyesuaian SPT Tahunan Badan

1. Tarif PPh Badan 2026

Tarif PPh Badan yang Berlaku

UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP):

Tahun Pajak	Tarif PPh Badan
2022	22%
2023 dan seterusnya	20%

Tarif Khusus untuk PTKP

Kategori	Tarif	Syarat
Tarif Umum	20%	Untuk semua badan
Tarif 12,5%	12,5%	Porsi saham ≥ 40% dan syarat lain
Tarif Pasal 31E	0,5%	Untuk UMKM (opsional)

2. Cara Perhitungan PPh Badan

Rumus Dasar

Perhitungan PPh Badan:

Penghasilan Bruto
- Biaya (yang boleh dikurangkan)
= Penghasilan Neto
- Kompensasi Rugi (jika ada)
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (jika ada)
= Penghasilan Kena Pajak
× Tarif PPh Badan
= PPh Badan Terutang

Contoh Perhitungan 1: Badan Sederhana

Data PT ABC (2026):

Item	Nilai
Penjualan	Rp 10.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	-Rp 6.000.000.000
Laba Kotor	Rp 4.000.000.000
Biaya Operasional	-Rp 2.000.000.000
Laba Sebelum Pajak	Rp 2.000.000.000

Perhitungan:

Penghasilan Neto          : Rp 2.000.000.000
Tidak ada kompensasi rugi : -
Penghasilan Kena Pajak    : Rp 2.000.000.000

Tarif PPh Badan (2026+)   : 20%
PPh Badan Terutang        : Rp 2.000.000.000 × 20% = Rp 400.000.000

Contoh Perhitungan 2: Badan dengan Rugi Tahun Lalu

Data PT XYZ (2026):

Item	Nilai
Penghasilan Neto 2026	Rp 1.500.000.000
Rugi 2025 (masih tersisa)	Rp 300.000.000
Rugi 2024 (masih tersisa)	Rp 100.000.000

Perhitungan:

Penghasilan Neto 2026         : Rp 1.500.000.000
Kompensasi Rugi 2025          : -Rp  300.000.000
Kompensasi Rugi 2024          : -Rp  100.000.000
Penghasilan Kena Pajak        : Rp 1.100.000.000

Tarif PPh Badan (2026+)       : 20%
PPh Badan Terutang            : Rp 1.100.000.000 × 20% = Rp 220.000.000

Contoh Perhitungan 3: Badan dengan Dividen

Data PT DEF (2026):

Item	Nilai
Penghasilan Usaha	Rp 3.000.000.000
Dividen dari PT lain (kepemilikan 15%)	Rp 200.000.000
Dividen dari PT lain (kepemilikan 25%)	Rp 500.000.000

Perhitungan:

Penghasilan Usaha           : Rp 3.000.000.000
Dividen (kepemilikan 15%)   : Rp   200.000.000 (Objek PPh)
Dividen (kepemilikan 25%)   : Rp   500.000.000 (Bukan objek PPh)
                              Pasal 4 ayat 3 huruf i
Total Penghasilan Neto      : Rp 3.700.000.000
Penghasilan Kena Pajak      : Rp 3.200.000.000 (dikurangi dividen bukan objek)

Tarif PPh Badan (2026+)     : 20%
PPh Badan Terutang          : Rp 3.200.000.000 × 20% = Rp 640.000.000

3. Kompensasi Rugi

Pengertian Kompensasi Rugi

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 32:

Rugi dari bagian usaha Indonesia dapat dikompensasikan dengan penghasilan bagian usaha Indonesia pada tahun tak berikutnya secara berturut-turut selama paling lama 5 tahun.

Aturan Kompensasi Rugi

Aspek	Ketentuan
Maksimal kompensasi	5 tahun berturut-turut
Luar negeri vs Indonesia	Tidak bisa dikompensasikan lintas negara
Pengurangan	Rugi dikurangkan dari penghasilan neto
Batas pengurangan	Maksimal rugi yang tersedia

Contoh Kompensasi Rugi 5 Tahun

Skenario: PT ABC Mengalami Rugi

Tahun	Rugi/(Laba)	Kompensasi Rugi yang Digunakan	Sisa Rugi
2024	(Rp 1.000.000.000)	-	Rp 1.000.000.000
2025	Rp 300.000.000	-Rp 300.000.000	Rp 700.000.000
2026	Rp 500.000.000	-Rp 500.000.000	Rp 200.000.000
2027	Rp 400.000.000	-Rp 200.000.000	Rp 0
2028	Rp 600.000.000	- (tidak ada sisa rugi)	-

Perhitungan PPh Badan 2026:

Penghasilan Neto 2026         : Rp 500.000.000
Kompensasi Rugi (sisa 2024)   : -Rp 200.000.000
Penghasilan Kena Pajak        : Rp 300.000.000

PPh Badan (20%)              : Rp 60.000.000

4. Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan

Biaya yang Dapat Dikurangkan

Jenis Biaya	Syarat
Biaya pembelian	Untuk diperoleh, dipungut, dan dipelihara penghasilan
Biaya gaji/upah	Dibayarkan kepada karyawan
Biaya bunga	Untuk utang yang digunakan untuk usaha
Biaya penyusutan	Sesuai metode penyusutan
Biaya penelitian dan pengembangan	Untuk keperluan usaha
Biaya perjalanan	Terkait dengan usaha

Biaya yang TIDAK Dapat Dikurangkan

Jenis Biaya	Alasan
Biaya pribadi	Tidak terkait usaha
Biaya pajak	PPh, PPN, dll (kecuali yang diizinkan)
Denda administratif	Denda pajak, denda lain
Sumbangan tertentu	Kecuali sumbangan yang diizinkan
Biaya yang dibebankan	Dibebankan kepada pihak lain

5. Fasilitas Pajak Badan

Fasilitas 1: Tax Holiday

PP No. 94 Tahun 2021:

Investasi	Fasilitas
≥ Rp 500 M - < Rp 1.000 M	Pengurangan 50% selama 5 tahun
≥ Rp 1.000 M - < Rp 5.000 M	Pengurangan 100% selama 5 tahun
≥ Rp 5.000 M - < Rp 15.000 M	Pengurangan 100% selama 10 tahun
≥ Rp 15.000 M	Pengurangan 100% selama 15 tahun

Syarat:

Bidang usaha pioneer
Memiliki rencana penanaman modal
Berorientasi ekspor

Fasilitas 2: Tax Allowance

PP No. 94 Tahun 2021:

Fasilitas	Besaran
Pengurangan penghasilan neto	30% dari penghasilan neto (maks 6 tahun)
Penyusutan dipercepat	Untuk bidang usaha tertentu
Pengurangan PPh impor	Untuk mesin dan peralatan

Syarat:

Bidang usaha tertentu
Investasi ≥ Rp 100 miliar
Ketenagakerjaan ≥ 300 orang

Fasilitas 3: PTKP Badan

Tidak Ada PTKP untuk Badan

Badan tidak memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Seluruh penghasilan neto setelah dikurangi rugi adalah penghasilan kena pajak.

6. Pelaporan PPh Badan

SPT Tahunan Badan (1771)

Isi SPT Tahunan Badan:

Bagian	Isi
Identitas Badan	NPWP, nama, alamat
Laporan Laba Rugi	Penghasilan dan biaya
Laporan Perubahan Modal	Perubahan ekuitas
Neraca	Aset, kewajiban, modal
Rekon Konsolidasi	Rekon fiskal
Perhitungan PPh	PPh badan terutang

Cara Lapor via Coretax

Login ke Coretax
- Akses Coretax.djp.go.id
Pilih SPT Tahunan Badan
- Menu e-Filing
- Pilih SPT Tahunan → Badan
Isi Data
- Laba rugi fiskal
- Neraca fiskal
- Perubahan modal fiskal
- Perhitungan PPh badan
Upload Lampiran
- Laporan keuangan komersial
- Rekon konsolidasi
Validasi dan Submit
- Cek kelengkapan
- Validasi
- Submit
- Download NTTE

Batas Waktu Pelaporan

Jenis WP	Batas Waktu
WP Badan (Buku Tahunan)	4 bulan setelah tutup tahun buku
WP Badan (Buku Tahunan Liburan)	4 bulan setelah tutup tahun buku
WP Badan (Buku Tidak Tahunan)	3 bulan setelah masa pajak berakhir

Contoh:

Tahun buku Januari-Desember 2026
Batas lapor: 30 April 2027

7. Pembayaran PPh Badan

PPh Pasal 25 (Angsuran Bulanan)

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 25:

Pajak yang terutang harus dilunasi dengan cara diangsur bulanan sebesar PPh terutang tahun lalu dibagi 12.

Perhitungan PPh 25

PPh 25 per bulan = (PPh Badan terutang tahun lalu + PPh 24) ÷ 12

Contoh:

PPh Badan 2025 (terutang)   : Rp 400.000.000
PPh 24 (kredit pajak LN)     : Rp  50.000.000
Total                       : Rp 450.000.000

PPh 25 per bulan (2026)     : Rp 450.000.000 ÷ 12
                            = Rp 37.500.000

PPh Pasal 29 (Kurang/Lebih Bayar)

Setelah SPT Tahunan:

Kondisi	Perlakuan
PPh Terutang > Total Kredit	PPh 29 = Kurang Bayar (harus dibayar)
PPh Terutang < Total Kredit	PPh 29 = Lebih Bayar (bisa diajukan restitusi)

8. Rekon Konsolidasi (Komersial vs Fiskal)

Apa itu Rekon Konsolidasi?

Penyesuaian antara laba rugi komersial (akuntansi) dengan laba rugi fiskal (pajak).

Perbedaan Komersial dan Fiskal

Item	Komersial	Fiskal
Biaya entertainment	Boleh	Tidak boleh (kecuali 0,5% × omzet)
Biaya perjalanan	Boleh	Maksimal
Sumbangan	Boleh	Maksimal 5% dari penghasilan neto
Biaya sponsor	Boleh	Tidak boleh (kecuali untuk promosi)
Denda	Boleh	Tidak boleh

Contoh Rekon Konsolidasi

PT ABC - Tahun 2026:

Item	Komersial	Fiskal	Selisih
Laba sebelum pajak	Rp 2.000.000.000	-	-
Selisih rekon:
- Biaya entertainment (Rp 100M)	(Rp 100.000.000)	-	+Rp 100.000.000
- Biaya sponsor (Rp 50M)	(Rp 50.000.000)	-	+Rp 50.000.000
- Denda (Rp 20M)	(Rp 20.000.000)	-	+Rp 20.000.000
Laba fiskal	-	Rp 2.170.000.000	-

PPh Badan:

Penghasilan Kena Pajak    : Rp 2.170.000.000
Tarif PPh Badan (20%)     : 20%
PPh Badan Terutang        : Rp 2.170.000.000 × 20% = Rp 434.000.000

9. Tips dan Strategies

Tip 1: Maintain Rekon Fiskal

Tips:

Catat semua biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan
Rekon secara rutin (bulanan/kuartalan)
Review akun-akun fiskal

Tip 2: Manfaatkan Kompensasi Rugi

Tips:

Track rugi yang tersedia
Optimalkan kompensasi dalam 5 tahun
Jangan biarkan rugi kadaluarsa

Tip 3: Consider Tax Holiday/Tax Allowance

Tips:

Cek apakah bisnis memenuhi syarat
Investasi ≥ Rp 100 M (tax allowance)
Bidang usaha pioneer (tax holiday)

Tip 4: Review Dividen Strategy

Tips:

Dividen dari badan lain dengan kepemilikan ≥ 5% bukan objek
Optimalkan struktur kepemilikan

10. FAQ PPh Badan

Q: Berapa tarif PPh Badan 2026?

A: 20% (turun dari 22% di 2022 dan 25% sebelumnya).

Q: Apakah badan punya PTKP?

A: Tidak. Badan tidak memiliki PTKP.

Q: Berapa lama kompensasi rugi badan?

A: Maksimal 5 tahun berturut-turut.

Q: Apakah dividen antar badan kena pajak?

A: Tidak, jika kepemilikan ≥ 5% (bukan objek PPh).

Q: Apakah ada pajak badan 12,5%?

A: Ya, untuk badan dengan porsi saham ≥ 40% dan memenuhi syarat tertentu.

Kesimpulan

PPh Badan Indonesia dengan tarif 20% (2023+) adalah salah satu yang paling kompetitif di Asia Tenggara. Dengan pemahaman yang baik tentang perhitungan PPh badan, kompensasi rugi, rekon konsolidasi, dan fasilitas pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi pajak sambil tetap compliant.

Kunci takeaways:

Tarif PPh Badan 2026 = 20%
Tidak ada PTKP untuk badan
Kompensasi rugi maksimal 5 tahun
Rekon konsolidasi penting untuk kepatuhan
Tax holiday/tax allowance untuk investasi besar

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk implementasi yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips praktis perpajakan untuk perusahaan Anda? Pantau terus blog AlatPajak untuk update terbaru tahun 2026.