Pendahuluan

Indonesia semakin menarik bagi talenta asing. Banyak perusahaan multinasional membawa expatriate untuk bekerja di Indonesia. Namun, pertanyaan besar bagi expatriate dan perusahaan adalah: Apakah penghasilan expatriate di Indonesia kena pajak? Berapa tarifnya? Bagaimana perlakuannya?

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri yang bukan subjek pajak di Indonesia dari sumber penghasilan Indonesia.

Artikel ini akan membahas secara lengkap PPh Pasal 26, meliputi dasar hukum, subjek dan objek pajak, tarif 20%, perhitungan, pelaporan, hingga strategi tax planning untuk expatriate.

Dasar Hukum PPh 26

Peraturan Perpajakan Terkait

No	Peraturan	Ketentuan
1	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 26	PPh atas penghasilan orang pribadi subjek pajak luar negeri
2	UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2)	Definisi subjek pajak luar negeri
3	PP No. 45 Tahun 1994	Pemotongan PPh 26
4	PMK No. 244/PMK.03/2008	Pelaksanaan pemotongan PPh 26
5	Per-30/PJ/2016	Tata cara pelaporan PPh 26

1. Pengertian PPh Pasal 26

Apa itu PPh 26?

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1):

Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri yang bukan subjek pajak di Indonesia dari sumber penghasilan Indonesia dikenakan pajak penghasilan.

Kategori Subjek Pajak Luar Negeri

Kategori	Definisi	Dapat Menjadi Subjek Pajak Indonesia?
Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)	Orang asing yang tidak tinggal di Indonesia	Tidak (kecuali tinggal > 183 hari)
Warga Negara Indonesia (WNI) di LN	WNI yang domisili di luar negeri	Tidak (kecuali tinggal > 183 hari)
Orang Asing di Indonesia	Orang asing yang tinggal di Indonesia	YA (jika tinggal > 183 hari)

2. Kriteria Subjek Pajak Luar Negeri

Syarat Menjadi SPLN

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2):

Orang pribadi dianggap sebagai subjek pajak luar negeri jika:

Syarat	Penjelasan
1. Bukan WNI	Warga negara asing
2. Tinggal di Indonesia	Kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
3. Tidak memiliki niat	Tidak bermaksud menetap di Indonesia

Aturan 183 Hari

Kondisi	Status Pajak	Tarif PPh
Tinggal > 183 hari dalam 12 bulan	Subjek Pajak Indonesia (Resident)	Tarif Pasal 17 (progresif)
Tinggal ≤ 183 hari dalam 12 bulan	Subjek Pajak Luar Negeri (Non-Resident)	Tarif PPh 26 (20%)

Contoh Perhitungan 183 Hari

Skenario 1: Expatriate 6 bulan

Tinggal di Indonesia: Januari - Juni (181 hari)
Status: Non-Resident (≤ 183 hari)
Tarif: PPh 26 (20%)

Skenario 2: Expatriate 7 bulan

Tinggal di Indonesia: Januari - Juli (212 hari)
Status: Resident (> 183 hari)
Tarif: PPh Pasal 17 (progresif 5-30%)

3. Objek PPh Pasal 26

Penghasilan yang Dikenakan PPh 26

Jenis Penghasilan	Tarif	Pemotong
Gaji/honor dari Indonesia	20% final	Pemberi kerja
Dividen dari Indonesia	20% final	Perusahaan pembagi dividen
Bunga dari Indonesia	20% final	Peminjam
Royalti dari Indonesia	20% final	Penerima royalti
Sewa dari Indonesia	20% final	Penyewa
Jasa dari Indonesia	20% final	Penerima jasa

Penghasilan yang TIDAK Dikenakan PPh 26

Jenis Penghasilan	Alasan
Penghasilan dari luar negeri	Bukan sumber Indonesia
Penghasilan dari kantor perwakilan dagang asing	Bukan objek PPh 26
Investasi tertentu	Memiliki perlakuan khusus

4. Tarif PPh Pasal 26

Tarif Umum 20%

UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (2):

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20%.

Tarif PPh 26 untuk Berbagai Jenis Penghasilan

Jenis Penghasilan	Dasar Pengenaan	Tarif
Gaji/honor	Bruto	20%
Dividen	Bruto	20%
Bunga	Bruto	20%
Royalti	Bruto	20%
Sewa	Bruto	20%
Jasa	Bruto	20%

Perbandingan Tarif: PPh 26 vs PPh Pasal 17

Aspek	PPh 26 (Non-Resident)	PPh Pasal 17 (Resident)
Tarif	20% flat	5-30% progresif
Dasar Pengenaan	Bruto	Neto (setelah biaya)
PTKP	Tidak ada	Ada (Rp 54 juta)
Status	Final	Tidak final
Pemotong	Pemberi kerja/penyedia jasa	Pemberi kerja

5. Perhitungan PPh Pasal 26

Contoh 1: Gaji Expatriate (Non-Resident)

Data:

Nama: John Smith (Warga AS)
Tinggal di Indonesia: 6 bulan (Jan-Jun 2026) = 181 hari
Gaji bulanan: Rp 50.000.000
Gaji total: Rp 300.000.000

Perhitungan:

Status: Non-Resident (≤ 183 hari)
Tarif: PPh 26 (20% final)

Bruto Gaji                : Rp 300.000.000
Tarif PPh 26              : 20%
PPh 26 yang dipotong      : Rp 300.000.000 × 20% = Rp 60.000.000

Take-home pay             : Rp 300.000.000 - Rp 60.000.000
                         = Rp 240.000.000

Contoh 2: Gaji Expatriate (Resident)

Data:

Nama: John Smith (Warga AS)
Tinggal di Indonesia: 8 bulan (Jan-Aug 2026) = 243 hari
Gaji bulanan: Rp 50.000.000
Gaji total 8 bulan: Rp 400.000.000

Perhitungan:

Status: Resident (> 183 hari)
Tarif: PPh Pasal 17 (progresif)

Bruto Gaji                : Rp 400.000.000
Biaya Jabatan (max 500rb/bulan): -Rp 4.000.000
Neto                      : Rp 396.000.000

PTKP (TK/0)               : -Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak    : Rp 342.000.000

PPh Progresif (Pasal 17):
Lapisan 1 (s.d. 60 juta)     : Rp  60.000.000 ×  5% = Rp 3.000.000
Lapisan 2 (60-250 juta)      : Rp 190.000.000 × 15% = Rp 28.500.000
Lapisan 3 (250-342 juta)     : Rp  92.000.000 × 25% = Rp 23.000.000
Total PPh                  : Rp 54.500.000

Take-home pay             : Rp 400.000.000 - Rp 54.500.000
                         = Rp 345.500.000

Perbandingan:

PPh 26 (Non-Resident): Rp 60.000.000
PPh 17 (Resident): Rp 54.500.000
Selisih: Resident lebih murah Rp 5.500.000

Contoh 3: Dividen untuk Investor Asing

Data:

Investor: Fund di Singapura (non-resident)
Dividen dari PT Indonesia: Rp 1.000.000.000

Perhitungan:

Dividen Bruto             : Rp 1.000.000.000
Tarif PPh 26              : 20%
PPh 26 yang dipotong      : Rp 1.000.000.000 × 20% = Rp 200.000.000

Dividen Netto             : Rp 1.000.000.000 - Rp 200.000.000
                         = Rp 800.000.000

Contoh 4: Royalti untuk Konsultan Asing

Data:

Konsultan: Dr. Mueller (Jerman)
Tinggal di Indonesia: 2 bulan
Honor konsultasi: Rp 150.000.000

Perhitungan:

Honor Bruto               : Rp 150.000.000
Tarif PPh 26              : 20%
PPh 26 yang dipotong      : Rp 150.000.000 × 20% = Rp 30.000.000

Honor Netto               : Rp 150.000.000 - Rp 30.000.000
                         = Rp 120.000.000

6. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Pengertian P3B

P3B (Tax Treaty):

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara lain untuk menghindari pajak berganda.

Dampak P3B terhadap Tarif PPh 26

Tanpa P3B:

Tarif PPh 26: 20%

Dengan P3B (contoh Indonesia-Singapura):

Dividen: Maks 15% (bukan 20%)
Bunga: Maks 15% (bukan 20%)
Royalti: Maks 15% (bukan 20%)

Negara yang Memiliki P3B dengan Indonesia

Per 2026, Indonesia memiliki P3B dengan 77 negara, termasuk:

Negara	Tarif Dividen (P3B)	Tarif Bunga (P3B)
Singapura	15% (kondisi tertentu)	15%
Malaysia	15% (kondisi tertentu)	15%
Jepang	10% (kondisi tertentu)	10%
Korea Selatan	15% (kondisi tertentu)	12%
China	10% (kondisi tertentu)	10%
Australia	15% (kondisi tertentu)	10%
Amerika Serikat	15% (kondisi tertentu)	10%
Inggris	15% (kondisi tertentu)	10%

7. Pelaporan dan Pembayaran PPh 26

SPT Masa PPh 26

Per-30/PJ/2016:

Cara Lapor via Coretax

Login ke Coretax
- Akses Coretax.djp.go.id
Buat SPT Masa PPh 26
- Menu e-Filing
- Pilih SPT Masa → PPh Pasal 26
Input Data
- Nama SPLN
- Alamat negara domisili
- Jenis penghasilan
- Bruto penghasilan
- Tarif 20%
- PPh 26 yang dipotong
Validasi dan Submit
- Cek ringkasan
- Validasi
- Submit
- Download NTTE

Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran

Kegiatan	Batas Waktu
Penyetoran PPh 26	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
Pelaporan SPT Masa	Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

8. Bukti Potong PPh 26

Format Bukti Potong

BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26 - ORANG PRIBADI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

Pemotong Pajak: PT ABC INDONESIA
NPWP          : 01.234.567.8-012.000
Tanggal       : [DD/MM/YYYY]

Yang Menerima Bukti Potong:
Nama          : John Smith
Negara        : United States
Alamat        : [Alamat di LN]

Jenis Penghasilan: Gaji
Bruto          : Rp 50.000.000
Tarif          : 20%
PPh yang Dipotong: Rp 10.000.000

Pemotong Pajak,
[ Tanda Tangan ]
[ Nama ]
[ Jabatan ]

9. Kewajiban Pemberi Kerja

Kewajiban Perusahaan yang Mempekerjakan Expatriate

Kewajiban	Keterangan
1. Potong PPh	Wajib memotong PPh 26 atau PPh 21
2. Setor PPh	Setor ke kas negara via e-Billing
3. Lapor SPT Masa	Lapor via Coretax
4. Berikan Bukti Potong	Kepada expatriate
5. Lapor Rencana Penggunaan TKA	Ke Kemenaker

Pajak Lainnya untuk Expatriate

Jenis Pajak	Dasar Hukum	Tarif
PPh 21	UU No. 36/2008	Tarif Pasal 17 (jika resident)
PPh 26	UU No. 36/2008	20% (jika non-resident)
DKTKA	PP No. 49 Tahun 2018	US$ 1.200 per orang/tahun
BPJS Ketenagakerjaan	UU No. 24 Tahun 2011	Wajib jika > 183 hari

10. Tips Tax Planning untuk Expatriate

Tip 1: Track Hari Tinggal

Penting:

Catat tanggal masuk dan keluar Indonesia
Hitung total hari dalam periode 12 bulan
Tahu status pajak (resident vs non-resident)

Tip 2: Manfaatkan P3B

Untuk Investor Asing:

Cek apakah negara asal punya P3B dengan Indonesia
Manfaatkan tarif lebih rendah
Siapkan dokumen residency

Tip 3: Optimasi Paket Remunerasi

Strategi:

Pisahkan gaji dan tunjangan
Pertimbangkan tax equalization
Manfaatkan fasilitas pajak (jika ada)

Tip 4: Dokumentasi Baik

Yang Perlu Disiapkan:

Paspor dan visa
Kontrak kerja
Bukti potong
SPT Tahunan (jika resident)

11. FAQ PPh 26

Q: Apakah semua expatriate kena PPh 26?

A: Tidak. Jika tinggal > 183 hari, dikenakan PPh 21 (tarif progresif), bukan PPh 26.

Q: Berapa tarif PPh 26?

A: 20% dari bruto (final). Tidak bisa dikreditkan di SPT Tahunan.

Q: Apakah P3B mengurangi tarif PPh 26?

A: Ya, untuk negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, tarif bisa lebih rendah (misal 15% untuk dividen Singapura).

Q: Apakah expatriate harus lapor SPT Tahunan Indonesia?

A: Jika non-resident (≤ 183 hari), tidak wajib. Jika resident (> 183 hari), wajib lapor SPT Tahunan.

Q: Bagaimana dengan expatriate yang kerja remote dari luar negeri untuk perusahaan Indonesia?

A: Jika tidak ada kehadiran fisik di Indonesia, bukan subjek pajak Indonesia. Tapi perlu analisis kasus per kasus.

Dasar Hukum dan Referensi Hukum

Peraturan Perpajakan Terkait

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Pasal 2 ayat (2): Definisi subjek pajak luar negeri
- Pasal 26: PPh atas penghasilan orang pribadi subjek pajak luar negeri
- Pasal 4 ayat (2): Objek dan bukan objek pajak
Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
- Penyesuaian tarif dan administrasi perpajakan
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994
- Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26
Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008
- Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-30/PJ/2016
- Tata cara pelaporan PPh Pasal 26
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
- Indonesia dengan 77 negara (per 2026)
- Pengaturan tarif khusus untuk dividen, bunga, dan royalti

Tabel Objek PPh Pasal 26 dan Tarif

Jenis Penghasilan	Tarif Umum	Tarif P3B	Dasar Hukum
Gaji/honor dari Indonesia	20% final	10-20%	UU 36/2008 Pasal 26
Dividen dari Indonesia	20% final	10-15%	UU 36/2008 Pasal 26
Bunga dari Indonesia	20% final	10-15%	UU 36/2008 Pasal 26
Royalti dari Indonesia	20% final	10-15%	UU 36/2008 Pasal 26
Sewa dari Indonesia	20% final	10-15%	UU 36/2008 Pasal 26
Jasa dari Indonesia	20% final	10-20%	UU 36/2008 Pasal 26

Perbandingan Status Pajak

Kondisi	Status Pajak	Tarif PPh	Dasar Hukum
Tinggal ≤ 183 hari dalam 12 bulan	Subjek Pajak Luar Negeri (Non-Resident)	PPh 26: 20% final	UU 36/2008 Pasal 2(2)
Tinggal > 183 hari dalam 12 bulan	Subjek Pajak Indonesia (Resident)	PPh 21: Progresif 5-30%	UU 36/2008 Pasal 2(1)

Negara dengan P3B Indonesia (Tarif Dividen)

Negara	Tarif Dividen	Syarat
Singapura	15%	Kepemilikan ≥ 25%
Malaysia	15%	Kepemilikan ≥ 25%
Jepang	10%	Kepemilikan ≥ 25%
Korea Selatan	15%	Kepemilikan ≥ 25%
China	10%	Kepemilikan ≥ 25%
Australia	15%	Kepemilikan ≥ 10%
Amerika Serikat	15%	Kepemilikan ≥ 10%
Inggris	15%	Kepemilikan ≥ 10%
Belanda	10%	Kepemilikan ≥ 25%
Thailand	15%	Kepemilikan ≥ 25%

Catatan Penting

PPh 26 dikenakan atas bruto (sebelum dikurangi biaya)
Tarif 20% bersifat final (tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan)
P3B dapat menurunkan tarif untuk negara yang memiliki perjanjian
Perhitungan 183 hari dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan
Bukti potong wajib diberikan kepada subjek pajak luar negeri
Pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 26 via Coretax

Kesimpulan

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan untuk subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber Indonesia. Dengan tarif 20% yang flat dan final, PPh 26 memberikan kepastian pajak bagi expatriate dan investor asing.

Kunci takeaways:

PPh 26 tarif 20% untuk non-resident (≤ 183 hari)
Resident (> 183 hari) dikenakan PPh 21 (progresif)
P3B dapat menurunkan tarif untuk negara tertentu
Pemberi kerja wajib memotong dan melapor
Dokumentasi dan tracking hari tinggal penting

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk kasus expatriate yang kompleks, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips perpajakan untuk expatriate di Indonesia? Pantau terus blog AlatPajak untuk update terbaru tahun 2026.