Pendahuluan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) datang dan nominalnya jauh dari perhitungan Anda. Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa menolak? Bagaimana prosedurnya?

Jangan panik. Sengketa pajak adalah hak setiap Wajib Pajak di Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia menyediakan mekanisme keberatan, banding, hingga peninjauan kembali untuk Wajib Pajak yang tidak setuju dengan penetapan pajak.

Artikel ini akan membahas secara lengkap sengketa pajak di Indonesia tahun 2026, meliputi prosedur mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, hak dan kewajiban, hingga tips menangani sengketa pajak.

Dasar Hukum Sengketa Pajak

Peraturan Perpajakan Terkait

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Pasal 43: Keberatan terhadap SKPKB/SKPKBT
- Pasal 44: Gugatan banding ke Pengadilan Pajak
- Pasal 44A: Peninjauan kembali
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- Pembentukan dan kewenangan Pengadilan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.03/2017
- Tata cara pemberian keputusan atas keberatan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-02/PJ/2022
- Tata cara keberatan di era Coretax
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-07/PJ/2022
- Tata cara banding di Pengadilan Pajak
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021
- Tata cara peninjauan kembali

1. Jenis-Jenis Surat Ketetapan

Surat Ketetapan Pajak

Jenis SK	Singkatan	Arti
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	SKPKB	Ada kekurangan pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	SKPKBT	Ada tambahan kekurangan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	SKPLB	Ada kelebihan pajak
Surat Ketetapan Pajak Nihil	SKP Nihil	Pajak = 0
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Ditetapkan	SKPLB Ditetapkan	Lebih bayar yang ditetapkan

Kapan Dapat Mengajukan Keberatan?

UU KUP Pasal 43 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya terhadap SKPKB atau SKPKBT atau terhadap pemotongan/pemungutan yang dilakukan pihak ketiga.

2. Mengajukan Keberatan (Objection)

Apa itu Keberatan?

UU KUP Pasal 43 ayat (1):

Keberatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak jika tidak setuju dengan penetapan pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Syarat Mengajukan Keberatan

Syarat	Penjelasan
1. Tidak setuju	Dengan SKPKB/SKPKBT
2. Tunggak pajak	Pajak dan sanksi harus dilunasi
3. Jangka waktu	Maksimal 3 bulan sejak SK diterima
4. Alasan jelas	Harus ada alasan yang jelas

Prosedur Mengajukan Keberatan

Langkah 1: Surat Keberatan

Isi Surat Keberatan:

SURAT KEBERATAN

Kepada Yth:
Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP Pratama [Nama KPP]
di [Tempat]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama        : [Nama WP]
NPWP        : [NPWP]
Alamat      : [Alamat]

Dengan ini menyatakan tidak setuju dengan:
Nomor SK    : [Nomor SKPKB/SKPKBT]
Tanggal     : [Tanggal SK]
Masa/Tahun  : [Masa/Tahun Pajak]
Jenis Pajak : [PPN/PPh Badan/dll]

Nilai penetapan: Rp [Nilai]

Alasan keberatan:
1. [Alasan 1 dengan referensi aturan]
2. [Alasan 2 dengan referensi aturan]
3. [Alasan 3 dengan referensi aturan]

Bersama ini saya lampirkan:
1. Fotokopi SKPKB/SKPKBT
2. Perhitungan menurut saya
3. Dokumen pendukung

[Tempat], [Tanggal]

Wajib Pajak,
[ Tanda Tangan ]
[Nama Lengkap]

Langkah 2: Lunasi Pajak

UU KUP Pasal 43 ayat (3):

Keberatan diajukan setelah pajak dan sanksi administratif dilunasi.

Cara Bayar:

Generate Billing ID via Coretax
Bayar melalui kanal pembayaran
Simpan bukti bayar

Langkah 3: Submit Surat Keberatan

Via Coretax:

Login ke Coretax
Menu e-Objection
Upload surat keberatan
Upload lampiran
Submit

Batas Waktu Keberatan

Kegiatan	Batas Waktu
Menerima SK	Tanggal terima SK
Lunasi pajak	Sebelum ajukan keberatan
Ajukan keberatan	3 bulan sejak SK diterima

Keputusan atas Keberatan

Jangka Waktu:

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima.

Hasil Keberatan:

Hasil	Arti
Diterima	Keberatan dikabulkan
Diterima Sebagian	Sebagian dikabulkan
Ditolak	Tidak dikabulkan

3. Mengajukan Banding (Appeal)

Apa itu Banding?

UU KUP Pasal 44 ayat (1):

Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak jika keberatan ditolak atau tidak puas dengan keputusan keberatan.

Syarat Mengajukan Banding

Syarat	Penjelasan
1. Keputusan keberatan	Telah menerima keputusan
2. Tidak puas	Dengan keputusan keberatan
3. Jangka waktu	Maksimal 3 bulan sejak keputusan
4. Lunasi pajak	Minimal 50% dari pajak yang disanggah

Prosedur Mengajukan Banding

Langkah 1: Surat Permohonan Banding

Isi Surat Banding:

PERMOHONAN BANDING

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Pajak
di [Tempat]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama        : [Nama WP]
NPWP        : [NPWP]
Alamat      : [Alamat]

Dengan ini mengajukan banding terhadap:
Nomor SK Keberatan   : [Nomor SK Keberatan]
Tanggal              : [Tanggal SK Keberatan]
Masa/Tahun Pajak     : [Masa/Tahun]
Jenis Pajak          : [Jenis]

Putusan keberatan yang disanggah:
- [Putusan yang disanggah 1]
- [Putusan yang disanggah 2]

Alasan banding:
1. [Alasan 1]
2. [Alasan 2]
3. [Alasan 3]

Bukti pembayaran 50%:
- Bukti setoran: [Nomor]

[Tempat], [Tanggal]

Wajib Pajak,
[ Tanda Tangan ]
[Nama Lengkap]

Langkah 2: Bayar Minimal 50% Pajak

UU KUP Pasal 44 ayat (5):

Pengajuan banding dilakukan setelah Wajib Pajak membayar minimal 50% dari pajak yang disanggah.

Perhitungan:

SKPKB yang disanggah: Rp 500.000.000
Minimal 50%           : Rp 250.000.000

Jadi, bayar Rp 250.000.000 sebelum ajukan banding.

Langkah 3: Submit ke Pengadilan Pajak

Via Coretax:

Login ke Coretax
Menu e-Appeal
Ganti dengan Pengadilan Pajak
Upload surat banding
Upload bukti bayar 50%
Submit

Batas Waktu Banding

Kegiatan	Batas Waktu
Menerima SK Keberatan	Tanggal terima SK
Bayar minimal 50%	Sebelum ajukan banding
Ajukan banding	3 bulan sejak SK keberatan diterima

Putusan Pengadilan Pajak

Jangka Waktu:

Pengadilan Pajak harus memberikan putusan paling lama 12 bulan sejak permohonan banding diterima.

Hasil Banding:

Hasil	Arti
Menguatkan	Keberatan ditolak, SKPKB berlaku
Membatalkan	Keberatan dikabulkan, SKPKB batal
Menguatkan sebagian	Sebagian dikabulkan
Membatalkan sebagian	Sebagian dibatalkan

4. Peninjauan Kembali (Review)

Apa itu Peninjauan Kembali?

UU KUP Pasal 44A ayat (1):

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap.

Syarat Mengajukan Peninjauan Kembali

Syarat	Penjelasan
1. Putusan berkekuatan hukum tetap	Putusan Pengadilan Pajak final
2. Bukti baru	Ada bukti yang sebelumnya tidak diketahui
3. Salah pendapat	Putusan bertentangan dengan putusan lain
4. Jangka waktu	Maksimal 3 bulan sejak putusan

Prosedur Peninjauan Kembali

Siapkan bukti baru atau dasar hukum
Ajukan ke Mahkamah Agung
Lunasi pajak (jika diperintahkan)

Batas Waktu Peninjauan Kembali

Kegiatan	Batas Waktu
Putusan Pengadilan Pajak	Tanggal putusan
Ajukan peninjauan kembali	3 bulan sejak putusan

5. Biaya dalam Sengketa Pajak

Biaya Keberatan

Jenis Biaya	Besaran
Biaya administrasi	Rp 0 (gratis)
Lunasi pajak	100% dari pajak yang disanggah

Biaya Banding

Jenis Biaya	Besaran
Biaya peracara	Rp 500.000 (lunas sebelum sidang)
Lunasi pajak minimal	50% dari pajak yang disanggah

Biaya Peninjauan Kembali

Jenis Biaya	Besaran
Biaya peninjauan kembali	Sesuai aturan Mahkamah Agung

6. Tips Menangani Sengketa Pajak

Tip 1: Siapkan Dokumen dengan Baik

Dokumen yang Diperlukan:

SKPKB/SKPKBT
Perhitungan menurut WP
Perhitungan menurut DJP
Bukti pendukung
Referensi peraturan

Tip 2: Gunakan Konsultan Pajak

Manfaat:

Pengalaman menangani sengketa
Pemahaman peraturan
Representasi di Pengadilan Pajak

Tip 3: Negosiasi Sebelum Keberatan

Strategi:

Diskusi dengan KPP
Jelaskan perbedaan perhitungan
Jika tidak sepakat, ajukan keberatan

Tip 4: Evaluasi Cost-Benefit

Pertimbangan:

Biaya proses sengketa
Waktu yang diperlukan
Peluang menang

7. Diagram Alir Sengketa Pajak

Diterima SKPKB/SKPKBT
        ↓
   Tidak Setuju?
        ↓ YA
  Bayar Pajak (100%)
        ↓
  Ajukan Keberatan
  (Dalam 3 bulan)
        ↓
Keputusan Keberatan
(Dalam 12 bulan)
        ↓
     Tidak Puas?
        ↓ YA
    Bayar 50%
        ↓
  Ajukan Banding
  (Dalam 3 bulan)
        ↓
 Putusan Banding
 (Dalam 12 bulan)
        ↓
   Masih Tidak Puas
   + Ada Bukti Baru?
        ↓ YA
Peninjauan Kembali
  (Dalam 3 bulan)
        ↓
Putusan MA (Final)

8. Hak Wajib Pajak dalam Sengketa

Hak dalam Keberatan

Hak	Penjelasan
1. Mengajukan keberatan	Jika tidak setuju dengan SKPKB
2. Mendapatkan penjelasan	Dari KPP
3. Melampirkan bukti	Untuk mendukung keberatan

Hak dalam Banding

Hak	Penjelasan
1. Mengajukan banding	Jika tidak puas dengan keberatan
2. Mendapatkan peracara	Bisa menggunakan konsultan
3. Menghadiri sidang	Untuk memberikan keterangan

Hak dalam Peninjauan Kembali

Hak	Penjelasan
1. Mengajukan peninjauan kembali	Jika ada bukti baru
2. Mendapatkan keadilan	Upaya hukum luar biasa

9. Kewajiban Wajib Pajak dalam Sengketa

Kewajiban dalam Keberatan

Kewajiban	Penjelasan
1. Bayar pajak	Lunasi 100% pajak
2. Ajukan tepat waktu	Dalam 3 bulan
3. Berikan alasan	Alasan keberatan jelas

Kewajiban dalam Banding

Kewajiban	Penjelasan
1. Bayar 50% pajak	Minimal dari pajak yang disanggah
2. Ajukan tepat waktu	Dalam 3 bulan
3. Bayar biaya peracara	Rp 500.000 sebelum sidang

10. FAQ Sengketa Pajak

Q: Berapa lama proses keberatan?

A: Maksimal 12 bulan sejak surat keberatan diterima.

Q: Apakah harus bayar pajak dulu sebelum keberatan?

A: Ya, wajib melunasi 100% pajak dan sanksi sebelum ajukan keberatan.

Q: Berapa minimal pembayaran untuk banding?

A: Minimal 50% dari pajak yang disanggah.

Q: Apakah bisa menangani sendiri tanpa konsultan?

A: Bisa, tetapi sangat dianjurkan menggunakan konsultan pajak berpengalaman.

Q: Apakah putusan Pengadilan Pajak final?

A: Ya, tetapi masih bisa mengajukan peninjauan kembali ke MA jika ada bukti baru atau alasan tertentu.

Dasar Hukum Tambahan

Tabel Batas Waktu Sengketa Pajak

Tahap	Batas Waktu	Dasar Hukum
Menerima SKPKB/SKPKBT	Tanggal terima	-
Pelunasan pajak (untuk keberatan)	Sebelum ajukan keberatan	UU KUP Pasal 43(3)
Pengajuan keberatan	3 bulan setelah SK	UU KUP Pasal 43(1)
Keputusan keberatan	Maksimal 12 bulan	UU KUP Pasal 43(4)
Pelunasan 50% (untuk banding)	Sebelum ajukan banding	UU KUP Pasal 44(5)
Pengajuan banding	3 bulan setelah keputusan	UU KUP Pasal 44(1)
Putusan Pengadilan Pajak	Maksimal 12 bulan	UU No. 14/2002
Peninjauan kembali	3 bulan setelah putusan	UU KUP Pasal 44A(1)

Biaya dalam Sengketa Pajak

Jenis Biaya	Besaran	Dasar Hukum
Biaya administrasi keberatan	Rp 0 (gratis)	-
Pelunasan pajak (keberatan)	100% dari pajak yang disanggah	UU KUP Pasal 43(3)
Biaya peracara banding	Rp 500.000	Peraturan Peracara
Pelunasan pajak (banding)	Minimal 50% dari pajak yang disanggah	UU KUP Pasal 44(5)
Biaya peninjauan kembali	Sesuai aturan MA	PERMA No. 1/2021

Jenis Surat Ketetapan Pajak

Jenis SK	Singkatan	Arti
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	SKPKB	Ada kekurangan pajak
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan	SKPKBT	Ada tambahan kekurangan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	SKPLB	Ada kelebihan pajak
Surat Ketetapan Pajak Nihil	SKP Nihil	Pajak = 0
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Ditetapkan	SKPLB Ditetapkan	Lebih bayar yang ditetapkan

Hak Wajib Pajak dalam Sengketa

Tahap	Hak	Dasar Hukum
Keberatan	Mengajukan keberatan jika tidak setuju	UU KUP Pasal 43(1)
	Mendapatkan penjelasan dari KPP	UU KUP Pasal 43
	Melampirkan bukti pendukung	UU KUP Pasal 43
Banding	Mengajukan banding ke Pengadilan Pajak	UU KUP Pasal 44(1)
	Mendapatkan peracara (konsultan)	UU No. 14/2002
	Menghadiri sidang	UU No. 14/2002
Peninjauan Kembali	Mengajukan PK jika ada bukti baru	UU KUP Pasal 44A(1)
	Mendapatkan keadilan	UU KUP Pasal 44A

Kesimpulan

Sengketa pajak adalah hak setiap Wajib Pajak di Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang prosedur keberatan, banding, dan peninjauan kembali, Wajib Pajak dapat melindungi haknya dan memperoleh keadilan pajak.

Kunci takeaways:

Keberatan: 3 bulan setelah SK, lunasi 100% pajak
Banding: 3 bulan setelah keputusan keberatan, bayar 50%
Peninjauan kembali: 3 bulan, perlu bukti baru
Gunakan konsultan pajak untuk hasil terbaik
Evaluasi cost-benefit sebelum ajukan sengketa

Baca Juga

Audit Pajak 2026: Cara Hadapi Pemeriksaan Pajak dengan Percaya Diri - Panduan lengkap menghadapi pemeriksaan pajak, persiapan dokumen, strategi komunikasi dengan pemeriksa, dan langkah jika terjadi temuan.
PPh Badan 2026: Tarif 20% dan Perhitungan Lengkap - Panduan lengkap PPh badan untuk memahami potensi sengketa dalam perhitungan pajak perusahaan.
PPN 12% 2026: Dampak Kenaikan Tarif dan Cara Adaptasi Bisnis - Memahami perubahan tarif PPN untuk menghindari sengketa terkait pelaporan PPN dengan tarif baru.

Disclaimer: Artikel ini bersifat informasi. Untuk sengketa pajak, konsultasikan dengan konsultan pajak profesional.

Ingin tips menangani sengketa pajak? Pantau terus blog AlatPajak untuk update terbaru tahun 2026.